Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik hampir rampung.
“Sekarang sudah dibuka untuk rekrutmen guru. Insya Allah nanti tanggal 23–24 (Juni) proses rekrutmen guru semua sudah selesai,” ujar Gus Ipul di Gedung Kemensos, Rabu (11/6).
Ia menambahkan, Kemensos tak hanya merekrut guru, tapi juga tenaga kependidikan seperti kepala asrama dan pamong. Hingga kini, tercatat 1.554 guru dan 53 kepala sekolah telah disiapkan. Jumlah itu masih bisa bertambah sesuai kebutuhan di 100 titik sekolah rakyat.
“Hari ini sudah ada 100 titik yang menampung sekitar 10.000 siswa,” kata Gus Ipul menegaskan kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menambahkan seluruh aspek operasional Sekolah Rakyat sedang disempurnakan.
“Satgas (Sekolah Rakyat) sedang melakukan finalisasi semua kebutuhan di dalam Sekolah Rakyat. Mulai dari kurikulum, guru, siswa termasuk sarana-prasarana dan kebutuhan siswa,” ujar Agus.(H-4)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, baik perorangan maupun lembaga, tetapi sebaiknya mengikuti ketentuan dengan mengajukan izin terlebih dahulu.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor: 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025 tentang hasil Rapat Harian Tanfidziyah.
Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.
Mensos Saifullah Yusuf menyatakan rekrutmen untuk Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dan belum penempatan.
Mensos mengimbau masyarakat yang masih usia produktif untuk lepas dari program bantuan sosial dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan oleh pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved