Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, memastikan akan melakukan audit lingkungan terhadap PT Gag Nikel, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil untuk memastikan anak perusahaan PT Antam tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan.
"Jadi dalam waktu segera kami akan menugaskan untuk dilakukan audit lingkungan guna menambah safeguard terkait dengan penambangan di Pulau Gag," ujar Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).
Hanif menjelaskan bahwa pihaknya telah memantau aktivitas PT Gag Nikel selama empat tahun terakhir. Berdasarkan hasil pengawasan sejauh ini, perusahaan tersebut dinilai mematuhi peraturan yang berlaku.
Meski demikian, Hanif menegaskan perlunya langkah verifikasi lebih lanjut. Hal ini penting mengingat pemerintah baru saja mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan nikel lainnya yang juga beroperasi di wilayah Raja Ampat.
"Kemarin hasil pengawasan lapangannya terhadap PT Gag cukup bagus. Namun demikian, dalam waktu segera saya juga berkepentingan untuk langsung ke sana guna meyakinkan bahwa safeguard lingkungan terjaga dengan baik," jelas Hanif.
Pemerintah mencabut IUP terhadap empat perusahaan pertambangan yang beroperasi di Raja Ampat. Keempat perusahaan itu ialah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.
Salah satu faktor pencabutan IUP keempat perusahaan itu adalah faktor lingkungan, terutama karena beroperasi di kawasan Geopark Raja Ampat. (P-4)
Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menilai cadangan nikel di wilayah GAG, Papua Barat Daya, memiliki potensi penting dalam mendukung program hilirisasi industri nikel nasional.
ANGGOTA DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor berharap pemberian kembali izin operasional tambang PT GAG Nikel oleh ESDM berjalan dengan baik.
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggandeng Polri melakukan penegakan hukum terpadu (Gakumdu) sebagai langkah konkret terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
PAKAR energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati, mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat memang sudah lama terbit, bahkan sejak tahun 1970-an.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti tidak ditemukannya dokumen Surat Keputusan (SK) pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) didorong untuk segera merealisasikan pembangunan rumah di lahan hibah 6 hektar milik Masyarakat Adat Raja Ampat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved