Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul didampingi Gubernur Riau Abdul Wahid, dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo melakukan kunjungan kerja ke Sentra Abiseka Pekanbaru dalam rangka meninjau dan menyosialisasikan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Mensos mengatakan, kegiatan peninjauan Sekolah Rakyat di Kota Pekanbaru, Riau, merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Itu menekankan pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia," kata Gus Ipul, Selasa (27/5).
Dijelaskannya, dalam kebijakan tersebut, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dalam kunjungannya, Mensos tidak hanya meninjau fasilitas sekolah. Tetapi juga menyambangi rumah salah satu calon siswa untuk melihat langsung kondisi kehidupan keluarga penerima manfaat.
Selain itu, juga diisi dengan dialog bersama para wali murid dan calon siswa. Banyak aspirasi yang disampaikan, termasuk harapan agar program ini diperluas ke berbagai wilayah lainnya. Mensos merespons positif hal tersebut dan menyampaikan komitmen Kementerian Sosial untuk terus memperkuat peran Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat miskin secara inklusif dan berkelanjutan.
“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kepedulian negara terhadap masa depan generasi muda dari keluarga kurang mampu. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan,” ungkap Saifullah Yusuf.
Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap program tersebut. Gubernur Riau menyoroti masih rendahnya angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses, faktor ekonomi, dan minimnya fasilitas pendidikan.
“Dari data Pemerintah Provinsi, banyak anak tidak sekolah karena lokasi yang jauh, ketidakmampuan ekonomi, dan kurangnya fasilitas. Maka kami sangat menyambut baik hadirnya Sekolah Rakyat. Kami siap mendukung sepenuhnya dan mengucapkan terimakasih kepada Kementerian sosial yang telah mengerahkan seluruh tenaga sosial, Bahkan, saya selalu terlibat dan memimpin langsung rapat koordinasi terkait sekolah rakyat ini , karena pendidikan adalah hak semua anak, baik yang mampu maupun yang tidak,” tegas Abdul Wahid.(H-2)
Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah tidak hanya menyasar perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi motor penciptaan lapangan kerja
SEMANGAT belajar dan antusiasme para siswa mewarnai suasana di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (11/3).
Kegiatan ini berpijak pada amanat UUD 1945 Pasal 31 mengenai hak pendidikan warga negara dan semangat Keppres 120 tahun 2025 yang di keluarkan Presiden Prabowo.
Sejumlah guru Sekolah Rakyat mengikuti pelatihan internal (in house training) di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Papua, Kota Jayapura, Papua.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq tegaskan Sekolah Rakyat inisiasi Presiden Prabowo adalah jembatan emas pendidikan bagi keluarga rentan di Sukabumi.
Cuaca panas ekstrem yang melanda Kota Pekanbaru dituding menjadi pemicu utama meningkatnya kerawanan kebakaran di area lahan gambut dan semak belukar.
Berkaca dari tahun sebelumnya, Disnaker Kota Pekanbaru menyadari masih ada beberapa laporan yang masuk tentang perusahaan yang belum membayar THR tepat waktu.
Menjelang periode mobilitas tinggi pada arus mudik Lebaran 2026, PT Hutama Karya (Persero) terus memacu pengerjaan pemeliharaan rutin di Ruas Tol Pekanbaru–Dumai (Permai).
SELURUH Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru akan dilarang beroperasi selama Ramadan 1447/2026 M.
LUAS kebakaran lahan di Kota Pekanbaru dari 1 Januari hingga 29 Januari 2026 nyaris mencapai sembilan hektare (ha), tepatnya mencapai 8,51 ha.
Sejauh ini belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan dengan besaran UMK 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved