Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA memperkuat peran keluarga untuk mewujudkan pemberdayaan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah demi melahirkan bangsa yang kuat dan berdaya saing di masa datang.
"Peran keluarga dalam melahirkan generasi penerus yang sehat dan terdidik sangat penting. Sehingga upaya pemberdayaan keluarga sejatinya bukan semata tanggung jawab individu, tetapi juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/5).
Catatan dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) mengungkapkan bahwa masih ada ketimpangan yang signifikan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meski berbagai program telah dijalankan.
Pada kenyataannya ketimpangan antara komitmen dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak masih terjadi.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan hingga Agustus 2024 sebanyak 18.192 kasus dengan total 15.794 korban yang didominasi perempuan.
Dari jumlah kasus yang dilaporkan tersebut sebanyak 11.195 kasus terjadi di lingkungan rumah tangga.
Berdasarkan catatan tersebut, ungkap Lestari, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk memberdayakan semua anggotanya ternyata masih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memastikan program-program yang dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan melalui pemenuhan kebutuhan keluarga dapat diterapkan dengan tepat dan berkelanjutan.
Para pemangku kepentingan, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, harus mampu memastikan fungsi-fungsi keluarga seperti melahirkan generasi yang sehat, berkarakter kuat, dan terdidik dapat berjalan dengan optimal.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu percaya bila setiap keluarga bisa berdaya di sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan, peluang untuk melahirkan generasi penerus yang berdaya saing akan semakin besar.
Rerie sangat berharap pemerintah dapat memprioritaskan dan merealisasikan program yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan pemberdayaan keluarga, sehingga mampu mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia nasional yang lebih baik di masa depan. (*/I-2)
Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran perempuan sebagai bagian dari langkah strategis pelestarian budaya nasional.
Revitalisasi sekolah di Indonesia tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dengan disabilitas adalah kekerasan psikis 148 kasus (37,76%), kekerasan seksual 122 kasus (31,12%), kekerasan fisik 90 kasus (22,96%).
Memasuki musim hujan lokasi ditemukannya fosil gajah purba di Patiayam itu rawan tergenang air yang bisa merusak fosil bersejarah itu.
Rerie mengatakan, memperjuangkan hak adalah bagian dari menjalankan amanat Konstitusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved