Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA memperkuat peran keluarga untuk mewujudkan pemberdayaan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah demi melahirkan bangsa yang kuat dan berdaya saing di masa datang.
"Peran keluarga dalam melahirkan generasi penerus yang sehat dan terdidik sangat penting. Sehingga upaya pemberdayaan keluarga sejatinya bukan semata tanggung jawab individu, tetapi juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/5).
Catatan dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) mengungkapkan bahwa masih ada ketimpangan yang signifikan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meski berbagai program telah dijalankan.
Pada kenyataannya ketimpangan antara komitmen dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak masih terjadi.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan hingga Agustus 2024 sebanyak 18.192 kasus dengan total 15.794 korban yang didominasi perempuan.
Dari jumlah kasus yang dilaporkan tersebut sebanyak 11.195 kasus terjadi di lingkungan rumah tangga.
Berdasarkan catatan tersebut, ungkap Lestari, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk memberdayakan semua anggotanya ternyata masih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memastikan program-program yang dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan melalui pemenuhan kebutuhan keluarga dapat diterapkan dengan tepat dan berkelanjutan.
Para pemangku kepentingan, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, harus mampu memastikan fungsi-fungsi keluarga seperti melahirkan generasi yang sehat, berkarakter kuat, dan terdidik dapat berjalan dengan optimal.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu percaya bila setiap keluarga bisa berdaya di sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan, peluang untuk melahirkan generasi penerus yang berdaya saing akan semakin besar.
Rerie sangat berharap pemerintah dapat memprioritaskan dan merealisasikan program yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan pemberdayaan keluarga, sehingga mampu mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia nasional yang lebih baik di masa depan. (*/I-2)
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
DORONG upaya pencegahan pekerja anak di tanah air secara konsisten dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan didukung sejumlah pihak terkait.
Peran aktif perguruan tinggi harus didorong dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) nasional agar memiliki daya saing global.
PENINGKATAN minat baca masyarakat secara konsisten merupakan investasi jangka panjang untuk menghasilkan SDM unggul.
Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran perempuan sebagai bagian dari langkah strategis pelestarian budaya nasional.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved