Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyambut baik gagasan Presiden Prabowo terkait pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Menurutnya, hal itu sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem perhajian yang lebih nyaman, mandiri, dan berdaya saing.
"BPKH siap mendukung melalui skema investasi yang sesuai prinsip syariah dan regulasi, selama proyek ini memberi manfaat nyata bagi jemaah. Kolaborasi ini penting agar pelayanan haji Indonesia makin berkualitas dan berkelanjutan," kata Fadlul kepada Media Indonesia, Selasa (6/5).
Sebelumnya, Komnas Haji mengusulkan dua sumber pendanaan untuk mewujudkan kampung haji di Arab Saudi. Pertama bisa menggunakan skema pembiayaan yang bersumber dari dana BPKH. Menurut Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj, lembaga tersebut sangat relevan dan berkepentingan. Pasalnya setiap jemaah haji yang baru mendaftar menyetorkan biaya awal baik reguler maupun khusus yang saat ini terkumpul kurang lebih Rp179 triliun dari 5,2 juta pendaftar.
"Pembangunan infrastruktur kampung haji bisa menjadi prioritas skema investasi bagi BPKH untuk jangka menengah dan jangka panjang di samping skema investasi yang sudah berjalan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (5/5).
Kedua adalah pelibatan Danantara. Sebagai super holding BUMN yang memiliki kapitalisasi dana lebih dari Rp1.000 triliun, katanya, investasi di sektor pembangunan infratruktur dan ekosistem haji-umrah semestinya menjadi pilihan prioritas karena sangat menjanjikan.
Menurut Mustolih, sektor haji-umrah menjadi kegiatan ekonomi yang akan berlangsung terus menerus dalam kondisi apa pun dan membawa dampak ekonomi yang luas serta menguntungkan.
"Bayangkan untuk haji setiap tahun rata-rata mengirimkan jemaah 221 ribu jemaah, umrah rata-rata 1 juta orang per musim. Ada putaran ekonomi yang sangat besar. Potensi semacam ini tidak dimiliki negara lain kecuali Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di Indonesia sehingga belum dikelola dengan baik," ungkapnya.
Dari dua sumber pendanaan tersebut, Komnas Haji optimistis kampung haji yang yang dicita-citakan Prabowo bisa terwujud dalam waktu dekat. "Namun perlu dicatat, tidak menutup adanya skema investasi dari sumber lain," tutur Mustolih.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kembali keinginan membangun kampung haji di Arab Saudi. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5).(M-2)
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025, meningkat dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sinergi ini memastikan dana umat kembali kepada umat dalam bentuk infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Danantara Indonesia menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (11/3).
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integritas dan disiplin tata kelola dalam pengelolaan aset negara.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets (ROA) lebih dari 300%.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Prabowo menekankan program tersebut merupakan keputusan langsung dari pemerintah yang harus segera direalisasikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved