Ekosistem Hidrogen Hijau Nasional yang Kompetitif Perlu Dibangun

INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menyebut hidrogen hijau dapat menjadi salah satu solusi untuk mencapai dekarbonisasi sektor energi Indonesia. Hal itu khususnya pada sektor industri berat dan transportasi berat  yang sulit dikurangi emisinya (hard-to-abate).

Hidrogen hijau yang diproduksi dari pemecahan molekul air dengan listrik dari energi terbarukan (energi surya, angin, biomassa dan panas bumi) merupakan sumber energi yang paling kompetitif secara biaya.

Analisis IESR menunjukkan biaya produksi hidrogen hijau (Levelized Cost of Hydrogen/LCOH) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia akan terus menurun. Hal itu seiring penurunan harga listrik dari energi surya dan angin  dan harga teknologi elektroliser.

Baca juga : Prabowo Berkomitmen pada Energi Terbarukan

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan saat ini LCOH berkisar antara US$4,3 hingga US$8,3 per kilogram. Namun, dengan skenario strategis, Indonesia berpeluang menurunkannya hingga US$2 per kilogram sebelum tahun 2040.

"Bahkan bisa tercapai pada 2030 asalkan dapat segera mengembangkan ekosistem energi hijau yang terdiri dari 6 pilar," kata Fabby dalam keterangannya, Jumat (25/4).

Pilar pertama, pengembangan teknologi dan energi terbarukan melalui percepatan penyebaran energi terbarukan untuk menurunkan biaya listrik produksi hidrogen. Selain itu  mendorong produksi lokal elektroliser melalui kemitraan publik-swasta.

Baca juga : Presiden Jokowi: Transisi Energi Dilakukan dengan Hati-Hati

Kedua, mengintegrasikan hidrogen ke sektor ketenagalistrikan dan industri pupuk atau kilang. Di samping itu memulai ekspor melalui kesepakatan dengan pembeli internasional.

Ketiga, pengembangan infrastruktur. Salah satunya dengan membangun jalur pipa dan stasiun pengisian hidrogen, serta mengkaji kesiapan pelabuhan untuk ekspor amonia.

Keempat, insentif dan pembiayaan. Caranya dengan memberikan jaminan offtaker oleh BUMN, serta insentif harga dan pengenaan karbon untuk mengurangi risiko investasi awal.

Baca juga : Banyak Potensi Sumber Energi Terbarukan untuk Dimanfaatkan

Kelima, kebijakan dan regulasi dengan menyusun klasifikasi dan sertifikasi hidrogen nasional. Selanjutnya memasukkan proyek hidrogen ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kemudian memperkuat kebijakan energi terbarukan yang mendukung proyek hidrogen.

Keenam, peningkatan keahlian sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung seluruh rantai nilai hidrogen hijau.

“Untuk membangun ekonomi hidrogen hijau yang kompetitif, Indonesia perlu pendekatan terkoordinasi yang mencakup pengembangan teknologi, regulasi, pembiayaan, dan kerja sama internasional," kata Fabby.

Baca juga : Ragam Upaya Pemerintah Mencapai Dekarbonisasi pada 2060

Menurutnya, hidrogen hijau adalah peluang emas yang tidak hanya mendukung dekarbonisasi, tapi juga membuka pasar baru dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Fabby menyebut Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemasok  hidrogen hijau di pasar internasional. Mengutip data Deloitte 2023, pasar hidrogen Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh menjadi US$51 miliar di 2030, dan US$141 miliar di 2050.

Sekitar sepertiga dari permintaan global hidrogen pada 2050 diproyeksikan berasal dari perdagangan lintas negara.

"Jika Indonesia ingin ambil bagian dalam pasar energi bersih global, investasi di ekosistem hidrogen hijau harus dimulai dari hulu ke hilir sekarang. Kami percaya bahwa dengan langkah-langkah terencana dan konsisten, Indonesia bisa menjadi pusat produksi dan ekspor hidrogen rendah karbon di kawasan ASEAN,” papar Fabby.

Sebelumnya pemerintah Indonesia telah meluncurkan Buku Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional 2025-2060 pada Selasa (15/4) sebagai turunan Strategi Hidrogen Nasional. Berdasarkan peta jalan tersebut, terdapat empat sektor yang akan memanfaatkan hidrogen yaitu sektor industri, pembangkit listrik, jaringan gas, dan transportasi.

Pemanfaatan hidrogen bersih akan dimulai dari sektor industri yang dimulai di industri baja dan kilang pada 2025, disusul oleh industri pupuk pada 2026, industri kimia pada 2035, serta industri tekstil, pulp dan kertas, dan makanan dan minuman pada 2041. (H-3)