Lestari Moerdijat: Perubahan Kebijakan pada SPMB 2025 harus Dipahami semua Pihak

SEJUMLAH kebijakan baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 harus benar-benar dipahami oleh semua pihak terkait, demi mempermudah akses layanan pendidikan kepada masyarakat di tahun ajaran baru. 

"Menjelang Tahun Ajaran Baru 2025-2026, kami berharap baik masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lain memahami dengan baik sejumlah aturan pada SPMB 2025 yang akan diterapkan pada Mei mendatang," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4). 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan perubahan signifikan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Tekan Angka Putus Sekolah dengan Permudah Akses Layanan Pendidikan

Selain perubahan nama dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) menjadi SPMB, pada tahun ini penerimaan murid baru berdasarkan sistem domisili bukan zonasi. Selain itu kuota untuk jalur prestasi dan afirmasi ditingkatkan. 

Salah satu perubahan kebijakan lainnya adalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Menurut Lestari, sejumlah perubahan kebijakan tersebut harus benar-benar dipahami oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai pelaksana di lapangan. 

Baca juga : Lestari Moerdijat: Segera Atasi Peningkatan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pelaksanaan SPMB 2025 dipersiapkan dengan baik agar sejumlah permasalahan yang kerap terjadi pada masa penerimaan murid baru tidak terus berulang. 

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berharap sejumlah potensi kendala dalam pelaksanaan SPMB 2025 dapat segera dicarikan solusinya agar memperlancar pelaksanaan penerimaan murid baru di setiap daerah. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan kemudahan akses layanan pendidikan bagi setiap anak bangsa. (*/I-2)