Menkes Pastikan 514 RSUD Memiliki Alkes Lengkap untuk Tangani 4 Penyakit Katastropik

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) di kabupaten dan kota telah memiliki alat kesehatan (Alkes) lengkap untuk penanganan empat penyakit katastropik pada 2027. Empat penyakit itu ialah stroke, jantung, ginjal dan kanker yang merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. 

Menurutnya, stroke dan jantung harus ditangani paling lambat dua jam sejak seseorang terkena serangan. "Nggak mungkin kenanya di Sumba, telat jika dibawa ke Kupang," ujarnya saat menyampaikan pengarahan pada Rapat Koordinasi bersama Seluruh Kepala Daerah se-Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/3).

Rapat tersebut dirangkai dengan Penandatangann Nota Kesepahaman antara Pemprov NTT Bersama Yayasan Seribu Cita Bangsa tentang pencegahan stunting, yang dihadiri Gubernur Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma serta para bupati dan wali kota.

Baca juga : Menkes RI Bangun RSUD Borong Flores, Tekan Warga Rujuk Keluar Daerah

Menkes juga mencontohkan seseorang yang terkena strok di Maluku, tidak mungkin dibawa ke rumah sakit di sana karena tidak ada dokter, tetapi dibawa ke rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan atau Manado, Sulawesi Utara."Itu yang membuat saya nggak benar nih, karena stroke dan jantung harus ditangani di bawah dua jam, ada prosedurnya, kalau telat bisa saja cacat, lebih lagi meninggal," kata Menkes Budi Gunadi.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan menempatkan alkes lengkap untuk penanganan penyakit katastropik di rumah sakit di kabupaten dan kota. Sebanyak 514 rumah sakit akan menerima alat kesehatan tersebut. Selain itu, di setiap provinsi akan memiliki satu rumah sakit level utama yang menerima rujukan dari rumah sakit daerah. Untuk NTT, telah memiliki RS Ben Mboi yang merupakan rumah sakit level utama yang menangani bedah jantung.
"Kalau pasang ring bisa di seluruh (RSUD) kabupaten dan kota," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkes menitipkan sejumlah persoalan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota antara lain penanganan stunting dan kematian ibu dan kematian bayi yang masih tinggi, makanan bergizi gratis, peningkatkan kemampuan petugas kesehatan di puskesmas. Selain itu, Menkes Budi mengingatkan kepala daerah hati-hati saat membeli alkes lewat e-katalog. "Diskonnya itu lebih dari 50 persen," jelasnya.

Baca juga : Pembiayaan Penyakit Stroke Masih Tinggi Hingga Rp5,2 Triliun

Terkait hal tersebut, Menkes menceritakan pengalaman membeli sebuah alat kesehatan seharga Rp18 miliar seperti yang tertera di e-katalog. Karena sangat mahal, ia menanyakan harga alkes itu kepada sejumlah pemilik rumah sakit, yang ternyata harganya antara Rp8 miliar hingga Rp9 miliar. 

Menurutnya, Kemenkes juga bakal memberikan beasiswa kepada para dokter di rumah sakit daerah untuk menempuh pendidikan dokter spesialis, yang dipersiapkan untuk mengoperasikan alkes yang akan diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah daerah juga diminta untuk mendanai para dokter menempuh pendidikan dokter spesialis. "Ini butuh dokter spesialisnya untuk menjalankan ini, butuh tolong dialokasikan dana untuk relokasi di dunia dokter spesialisnya," sebut Budi Gunadi Sadikin.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pilar kesehatan menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan daerah, yang dimulai dari posyandu. Menurutnya, posyandu tangguh merupakan salah satu program quick win pemerintahan gubernur dan wakil gubernur NTT terutama dalam mendeteksi risiko stunting, edukasi gizi dan kampanye hidup sehat dengan dukungan Kementerian Kesehatan.

Menurut Melkiades, saat ini pemerintah pusat membangun dua rumah sakit di NTT yakni i Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur. "Kami pastikan bahwa program nasional di Nusa Tenggara Timur dari sektor kesehatan akan kami mendorong dengan baik sehingga bisa sukses di lapangan," ujarnya. (H-2)