Kemensos akan Salurkan Bansos Guru Non ASN dan Non Sertifikasi Berbasis DTSEN

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengonsolidasikan data guru non ASN dan non sertifikasi untuk menerima bantuan sosial (Bansos) dari Presiden.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Dikdasmen dan BPS dalam memadankan data guru untuk bansos guru non ASN dan bansos guru non sertifikasi juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Ia menuturkan kolaborasi ini akan terus diperkuat.

"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," kata Gus Ipul saat rapat soal DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2).

Baca juga : Mensos Berjanji Efisiensi Anggaran tak akan Ganggu Bansos

Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pemadanan tersebut disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi hingga status pegawai.

"BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya," kata Amalia.

Ia mengatakan pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, saat ditemukan nama ganda bisa langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN.

Baca juga : Soal Bansos Salah Sasaran, Mensos Akui Data belum Sempurna

"Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus," katanya.

Menurutnya, kolaborasi antar kementerian/lembaga ini merupakan upaya menyukseskan program Presiden Prabowo. Kemensos menyalurkan bansos untuk guru yang berada di bawah Kementerian Dikdasmen dan Kemenag.

"BPS membantu menyiapkan datanya," tandasnya. (H-3)