Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HUBUNGAN yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.
"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Hadir pada acara itu antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).
Selain itu, sejumlah anggota DPR seperti Adian Yunus Yusak Napitupulu, Irma Suryani Chaniago, Bonnie Triyana, Ledia Hanipa Amaliah, dan Ratna Juwita Sari hadir sebagai pembicara.
Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR/MPR dari sejumlah fraksi di parlemen, sejumlah anggota DPRD provinsi, dan sejumlah organisasi swadaya masyarakat.
Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR pada 26 November 2024 membentuk Kaukus Nasional SDG's sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, berkelanjutan, dan hak asasi manusia.
Pada salah satu kegiatan dalam kaukus tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, terungkap bahwa pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya.
Menurut Rerie, salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan.
Para pemangku kepentingan, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.
Setiap individu, tegas Rerie, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara. (*/I-2)
INSTITUSI pendidikan harus terus mendukung untuk tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dengan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan berbasis pada aksi nyata.
Produk ini mengandung bio materials di semua bagian, mulai dari produk hingga kemasan dan karton. Sehingga aman bagi lingkungan.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining) menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program KPP Mining Youth in Action 2024.
Yayasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meresmikan Rumah Dampak Ditiro, inisiatif baru sebagai pusat kolaborasi dan ruang terbuka bagi inovasi sosial lintas sektor.
Menuju 2045, target inklusi keuangan 98% perlu dimaknai lebih dari pencapaian administratif.
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
Peluang diplomasi ASEAN dalam mendukung bina damai konflik BRN–Thailand Selatan, menimbang tantangan HAM, stabilitas kawasan, dan solidaritas regional
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved