Aturan Pembatasan Media Sosial untuk Anak, DPR Sebut Negara Lain Sudah Menerapkan

PEMERINTAH dan DPR tengah menggodok aturan pembatasan internet ataupun media sosial terhadap anak. Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin menjelaskan negara Eropa seperti Inggris memiliki Online Safety Act atau kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang dibentuk dalam undang-undang. Kemudian Australia menyetujui pelarangan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, pelarangan itu termasuk TikTok, Twitter, hingga Facebook.

"Regulasi di Prancis juga mewajibkan izin orangtua bagi anak di bawah 15 untuk daftar di media sosial. Di Amerika Serikat memiliki regulasi perlindungan privasi online anak. Jadi yang bagus-bagus ini akan kita adopsi jika RUU dibahas, dari pemerintah akan membuat DIM dan dari kami juga akan buat DIM," kata Nurul dalam diskusi publik di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2). 

Ia mengatakan kebijakan pembatasan internet terhadap anak masih digodok.  Nurul menjelaskan dari 280 juta penduduk Indonesia, ada 32 juta populasi usia anak dan 89 persennya di antaranya menggunakan internet untuk segala macam keperluan. Di antara 89 persen pengguna anak, mereka menggunakan internet rata-rata selama 5,4 jam sehari.

Baca juga : Pembatasan Internet pada Anak Harus Melindungi tanpa Mengurangi Hak 

"Sementara dampak buruk penggunaan internet di kalangan anak-anak antara lain 48 persen anak pernah mengalami perundungan oleh anak lain, 50,3 persen anak melihat konten seksual melalui media sosial. Dan kemudian 2 persen anak diperlakukan atau diancam untuk melakukan kegiatan lain yang merugikan anak tersebut," sebutnya.

Upaya yang penting dari regulasi pembatasan internet pada anak, kata dia, untuk perlindungan emosional dan psikologis mereka dari cyber bullying, pencurian data pribadi, hingga bahaya konten pornografi.

"Jadi anak-anak tidak memahami kepentingan menjaga informasi pribadi. Mereka mungkin membagikan data seperti alamat rumah, nomor telepon, atau foto tanpa menyadari risikonya. Informasi ini bisa digunakan oleh pelakunya kejahatan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan kerentanan keselamatan mereka secara langsung," jelasnya.

Ia berharap ada ketergantungan pada teknologi agar lebih wajar dan bijak menggunakan teknologi. (H-4)