Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menilai masalah sekolah yang belum finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) harus diselesaikan bersama melibatkan sekolah dan pemerintah. Jangan sampai, kata dia, masa depan anak-anak menjadi korban karena tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
"Sesungguhnya harus dicermati dulu Itu kesalahannya dimana? Agar anak jangan sampai menjadi korban, sehingga bisa dilihat apakah karena persoalan tahapannya atau internetnya? Ternyata mereka juga ada di perkotaan, terus ada provinsi yang clear seperti Bali, tidak ada persoalan berarti kan gurunya lebih cepat,” ungkap Nyoman saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (6/2).
Selain itu, lanjut Nyoman, bisa juga karena faktor guru yang lalai atau lamban, yang tidak memasukkan PDSS. Oleh karena itu menurutnya caranya ada pelajaran untuk sekolah-sekolah yang tidak menyelesaikan dengan tahapan yang sesuai.
"Di sisi yang lain, anak tidak jadi korban Kalau dibiarkan, terus misalnya ditoleransi, besok-besok tidak ada pembelajaran untuk sekolah Mereka harus mengasuhkan data," ucapnya.
Ia meminta agar mau pemerintah memberikan waktu tambahan kepada sekolah-sekolah yang belum finalisasi data PDSS agar para siswa bisa mengikuti SPNB.
"Kalau memang begitu tidak ada pilihan, ditambah waktu Tetapi sekaligus juga harus memberikan teguran kepada sekolah-sekolah yang tidak input data anak-anak. Jika sudah begini anak-anak ini korban dari sistem, dari tidak digerakannya sistem," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya kegagalan finalisasi PDSS dialami SMKN 2 Surakarta yang menyebabkan para siswa tidak berhak (eligible) untuk mengikuti SNBP. Hal ini menyebabkan ratusan siswa bersama orang tua mereka melakukan unjuk rasa di halaman sekolah. Kemudian di Sulawesi Selatan ada 38 SMA yang bernasib serupa. (H-3)
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sudah memberikan perpanjangan waktu proses finalisasi PDSS.
PEMPROV Bengkulu, menonaktifkan Kepala SMA Negeri (SMAN) 5 Kota Bengkulu, dari jabatannya terkait dugaan merekayasa nilai siswa pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
SEBANYAK 168 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jalan Panumbangan, Desa Pakemitan, Kabupaten Tasikmalaya, terancam tidak bisa mengikuti SNBP karena polemik finalisasi PDSS.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di proses finalisasi PDSS agar tak merugikan siswa.
PANITIA Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) akhirnya kembali memberikan waktu untuk sekolah melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Hingga penutupan pengisian PDSS pada 31 Januari 2025 pukul 15.00 WIB, sekolah yang menyelesaikan finalisasi pengisian berjumlah 21.003 atau 1.513 sekolah lebih banyak dibandingkan 2024.
Para orangtua siswa nampak melakukan audiensi dengan pihak sekolah, di SMAN 1 Cileunyi, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved