Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
RATUSAN siswa dan siswi kelas XII, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Makassar, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, mengadukan nasibnya, karena tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi lewat jalur eligible, atau jalur seleksi untuk siswa yang memenuhi syarat tertentu untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Ada beberapa yang tidak kuasa menahan sedih sambil mencurahkan kegelisihannya, dan karena tidak bisa mendaftar, lantaran sekolah lalai dalam mengisi data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Kelalaian ini membuat siswa tidak bisa mendaftar kuliah lewat jalur tanpa tes.
"Kami sudah belajar matian-matian selama tiga tahun, tapi malah tidak bisa mendaftar. Dampak ini sangat berat bagi kami, kita bicara soal mimpi dan harapan yang sudah di depan mata tapi karena satu kelalaian sekolah yang seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mendapat mimpi itu," ujar seorang siswa sambil menagis.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMA Negeri 17 Makassar, Abu Hanafi mengakui kesalahan yang sudah dilakukan pihaknya yang terlambat mengimput data. "Kami sebenarnya sudah mengisi PDSS, tapi belum diunggah, karena sedang difinalisasi, sehingga kita melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Januati 2025," akunya, Rabu (5/2).
Saat ini, pihak SMA Negeri 17 Makassar sedang mecari solusi, karena kebetulan lanjut Abu Hanafi, ada perpanjangan hingga hari ini. "Jadi hari ini, kami sudah upload nilai. Dengan surat kuasa finalisasi dari Panitia SNBP yang kita tunggu, mudah-mudahan bisa, karena kemarin aksesnya tutup," lanjutnya.
Di SMA Negeri 17 Makassar sendiri ada 360 siswa/siswi kelas XII dari 10 rombongan belajar (Rombel). Dan yang masuk jalur eligible sebanyak 145 siswa/siswi dari jurusan IPA dan IPS.
"Untuk sementara kami berupaya dan mudah-mudahan bisa. Kami upayakan jalurnya seperti itu dulu. Untuk hasilnya ke depan kita tunggu yang jelas kita sudah berupaya masuk ke aksesnya dan diterima kita punya nilai," jelas Abu Hanafi.
Sementara itu, Anggota Komisi E dari Partai NasDem H Mahmud menambahkan, jika Dinas Pendidikan Sulsel dan Pemprov Sulsel sedang mencarikan solusi yang terbaik bagi para siswa/siswi SMA tersebut. "Melalui Sekeretaris Daerah Provinsi Sulsel, sudah dilayangkan surat ke Kementrian Pendidikan, dan saya kira sudah ada responnya, bahwa mereka akan dilayani, karena ini tidak hanya terjadi di Sulsel, tapi nasional," tambahnya.
Kendati demikian kata Mahmud, Komisi E akan memanggil semua sekolah yang lalai dalam mengisi data siswa sehingga terjadi keributan seperti ini. Yang menurutnya, di Sulsel bukan hanya SMA Negeri 17 yang bermasalah.
"Di Kota Makassar saja ada tiga, yaitu SMA Negeri 17, SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2. Untuk seluruh Sulsel, ada 38 SMA/sederajat. Ini akan kita panggil semua sebagai bentuk pengawasan dewan, agar tidak terulang kembali," tukas Mahmud.(H-2)
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sudah memberikan perpanjangan waktu proses finalisasi PDSS.
PEMPROV Bengkulu, menonaktifkan Kepala SMA Negeri (SMAN) 5 Kota Bengkulu, dari jabatannya terkait dugaan merekayasa nilai siswa pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
SEBANYAK 168 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jalan Panumbangan, Desa Pakemitan, Kabupaten Tasikmalaya, terancam tidak bisa mengikuti SNBP karena polemik finalisasi PDSS.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di proses finalisasi PDSS agar tak merugikan siswa.
PANITIA Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) akhirnya kembali memberikan waktu untuk sekolah melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Hingga penutupan pengisian PDSS pada 31 Januari 2025 pukul 15.00 WIB, sekolah yang menyelesaikan finalisasi pengisian berjumlah 21.003 atau 1.513 sekolah lebih banyak dibandingkan 2024.
SNBP memiliki kuota minimum penerimaan mahasiswa sebanyak 20% bagi PTN Badan Layanan Umum (BMU). Satuan Kerja (Satker), dan PTN Badan Hukum (PTNBH).
Berdasarkan data pada tahun 2024 peminat tertinggi untuk jenjang S1 dari ketiga jalur ada pada prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diminati oleh 12.849 siswa.
Tim Seleksi Nasional SNPMB memberi kesempatan sekolah untuk melakukan finalisasi PDSS agar mereka dapat mengikuti SNBP Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi 2025 terakhir hari ini
Anggota DPR RI menilai masalah sekolah yang belum finalisasi Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) diselesaikan jangan sampai masa depan anak-anak menjadi korban
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved