Jalur Domisili di SPMB Diharap Atasi Permasalahan Jalur Zonasi di PPDB

SISTEM anyar penerimaan siswa yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menarik perhatian masyarakat. Salah satunya karena munculnya harapan adanya jalur domisili pada SPMB bisa membawa perubahan dan lebih efektif dibandingkan sistem zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan sistem domisili pada SPMB diharapkan lebih berkeadilan dan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

"Sekarang banyak orang mengontrak rumah di kota besar padahal KTP kampung. Anak yang jadi korban tidak bisa mendaftar di sekolah negeri terdekat. Dengan jalur domisili SPMB mereka bisa mendaftar di sekolah negeri yang terdekat dengan rumahnya atau ada yang baru pindah rumahnya," kata Dudung saat dihubungi, Minggu (2/2).

Baca juga : PGRI Berharap SPMB Pengganti PPDB Dapat Berjalan Lebih Fleksibel

Ia mencontohkan ada keluarga yang KTP DKI Jakarta namun tinggal di Bogor, kini bisa mendaftar sekolah dekat rumah dengan catatan calon murid yang mendaftar memiliki kartu keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran SPMB. Namun, apabila tidak memiliki KK bisa diganti dengan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat pernyataan sudah tinggal di wilayah itu dalam satu tahun terakhir. Sehingga perlu adanya komitmen dan pengawasan agar tidak ada celah pelanggaran.

"Sekarang dengan adanya rayonisasi dan macem-macem mungkin yang harus dievaluasi itu membangun komitmen antara domisili pemda sampai ke kepala desa. Ini mungkin yang harus didiskusikan bersama sehingga memudahkan," ujar dia.

Dudung mengatakan selama ini masyarakat dimanjakan dengan pilihan-pilihan sekolah yang banyak disebut orang bagus. Lalu bagi sekolah yang belum mendapat penilaian dari banyak orang menjadi tidak diminati.

"Saya pikir tidak salah, mereka menilai bagaimana yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan komunitas sekolah dalam membangun budaya sekolah yang bermutu," pungkasnya. (M-2)