Didemo Puluhan Karyawan, Ini Jawaban Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro

KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada hari ini, Senin (20/1) dipenuhi oleh puluhan karyawan yang melakukan aksi unjuk rasa kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dalam banner berwarna hitam dan putih, tertulis Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri. Kami ASN Dibayar oleh Negara, Bekerja untuk Negara, Bukan Babu Keluarga.

Satryo dikatakan kerap bertindak arogan terhadap para karyawan di Kemendiktisaintek. Bahkan isu yang beredar menyebutkan bahwa dirinya melakukan tindak kekerasan.

Baca juga : DPR Soroti Aksi Demo Pegawai di Kemendiktisaintek

Menanggapi hal tersebut, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa isu mengenai dirinya kerap melakukan tindak kekerasan kepada karyawan merupakan hal yang tidak benar.

“Tidak benar (melakukan tindak kekerasan pada karyawan),” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (20/1).

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemenditisaintek, Khairul Munadi mengatakan pihaknya akan melakukan tindak lanjut dan mencari solusi terbaik atas berbagai dinamika yang terjadi pada proses transisi ini.

Baca juga : Mendiktisaintek Bagikan Kunci untuk Mampu Beradaptasi dengan Dunia Kerja

“Rotasi, promosi, dan mutasi ASN pada masa transisi Kementerian ini merupakan hal yang lumrah sebagai upaya penyegaran organisasi dan tour of duty,” kata dia.

Ke depan, menurut Munadi, Kemendiktisaintek akan melakukan tindak lanjut atas berbagai aspirasi dari pegawai. Rotasi, promosi, maupun mutasi pada masa transisi kementerian ini dikatakan merupakan dinamika yang bisa saja dialami oleh setiap institusi.

Kemendiktisaintek juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka akan berbagai masukan dan aspirasi terutama dari publik dan internal.

Baca juga : Pemerintah Mulai Bangun 4 SMA Unggulan Garuda Tahun Ini

“Kini Kemendiktisaintek juga sedang memproses berbagai program yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo bersama dengan seluruh jajaran dan juga dengan pihak pemangku kepentingan agar Asta Cita dapat dilaksanakan dengan baik,” tuturnya.

Di lain pihak, Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti Suwitno menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan ini karena proses pergantian jawaban yang dilakukan di Kemendiktisaintek dilakukan dengan cara yang tidak sesuai prosedur.

“Jadi sebenarnya ada beberapa pergantian pimpinan di lingkup Dikti. Ya kan sebenarnya ini perubahan kementerian. Nah, perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur. Nah, ini juga memang terjadi sebenarnya di pimpinan di Ditjen Dikti yang lama dan juga ada salah seorang direktur di lingkungan Ditjen Dikti. Itu tidak diperlakukan secara adil,” ucap Suwitno.

Baca juga : Rektor PTN Sambut Baik UKT Tidak Naik Tahun Depan

Dia menceritakan salah satu contoh perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh Mendiktisaintek dialami oleh Pranata Humas Ahli Muda sekaligus Pj. Rumah Tangga Kemendiktisaintek, Neni Herlina.

“Ibu Neni kan sebenarnya memang melayani untuk keperluan dari rumah tangga kementerian ini. Namun mungkin ada kesalahpahaman di dalam langkah tugas dan itu menjadi fitnah bahwa Ibu Neni menerima sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan diusir dan diberhentikan katanya, bahkan diminta angkat kaki. Pada hari itu juga angkat kaki disaksikan oleh Pak Sesjen. Nah, ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kawan-kawan dari pegawai di Ditjen Dikti, terutama di Paguyuban, pegawai ini melihat ada sesuatu yang salah,” jelasnya.

Aksi unjuk rasa ini dikatakan tidak dilakukan dengan pemaksaan dan atas dasar spontanitas dari para pegawai yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti.

Sekretaris Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Nining Setiawati menambahkan bahwa kejadian ini menjadi hal yang ironi, di mana pemerintah ingin melakukan upaya untuk tidak ada perundungan di dunia pendidikan, tapi nyatanya hal tersebut masih terjadi di lingkup kementerian yang mengurusi bidang pendidikan. (Z-9)