Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengaku tidak sepakat dengan usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas.
"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," ujar Irma, melalui keterangan tertulis, Kamis (16/1).
Irma mengusulkan biaya MBG diambil dari sumber lain, salah satunya menggunakan dana cukai rokok. "Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T," kata Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Lebih lanjut, Irma meminta agar program MBG tidak diiringi dengan usulan kontroversial. Pasalnya, usulan kontroversial itu akan dimanfaatkan oleh pembenci pemerintah.
"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan dana zakat ikut digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengatakan perlu keterlibatan masyarakat agar program tersebut dapat berjalan optimal.
"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Sultan mengatakan pemerintah menginginkan program MBG berjalan maksimal. Namun, ia mengatakan semua pihak perlu menyadari bahwa negara memiliki keterbatasan dalam menyiapkan anggaran.
"Kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.(H-2)
USULAN menggunakan zakat untuk Makan Bergizi Gratis (MGB) mengemuka seiring masih kurangnya anggaran dari APBN untuk program tersebut.
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah ditemukan penyajian kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved