Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENGINGAT terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin mengusulkan supaya pemerintah mencari sumber dana alternatif. Salah satu sumber dana yang bisa dipertimbangkan adalah dari dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar abbas mengatakan bahwa penggunaan dana zakat untuk MBG akan menimbulkan ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama.
“Kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/1).
Lebih lanjut, menurutnya jika dana zakat digunakan untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada, tentu hal itu tidak tepat.
“Akan berbeda jika menggunakan dana infak dan sedekah karena ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat, di mana yang boleh menerima dana zakat tersebut hanya ashnaf yang delapan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah,” tegas Anwar Abbas.
Namun demikian, menurutnya jika seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraan MBG cukup satu atau dua hari dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada.
“Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” tuturnya.
Selain itu, Anwar Abbas merasa janggal jika pemerintah tidak punya dana karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam apalagi konstitusi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas menyatakan bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Untuk itu sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauxit , pasir laut dan lain-lain,” ujar Anwar Abbas.
Selama ini, menurut Anwar Abbas, para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Untuk itu kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” tuturnya.
“Jika ini bisa dilakukan maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam sehingga banyak program bisa dibiayai dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” tandas Anwar Abbas. (S-1)
Pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat mendukung upaya penurunan tengkes.
Tidak ada salahnya untuk terus menyempurnakan program ini dengan belajar dari Jepang, baik itu soal konsistensi maupun pengalokasian anggarannya.
Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang
Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia Luciana Sutanto menegaskan pentingnya penyajian sayur yang menarik untuk meningkatkan minat anak-anak
Keberadaan dapur MBG dapat membuka kesempatan atau lowongan bagi para IRT yang sulit untuk mendaftar pekerjaan karena faktor batas usia dan kemampuan.
Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli saat mengunjungi sekolah itu, mendapat beberapa catatan menarik.
Penebusan ijazah yang ditahan oleh sekolah di DKI Jakarta itu dilakukan Pemprov dengan menggunakan dana zakat.
Baznas menggelar acara Kelas Hukum Volume 10 secara daring, yang bertujuan untuk memaparkan pedoman kerja sama pengelolaan zakat
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10 persen pada 2025. Saat ini, total zakat yang terkumpul mencapai Rp42 triliun.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto memastikan pemerintah tidak akan mengambil dana zakat untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).
“Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?”
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved