Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tidak setuju dengan usulan menggunakan dana zakat untuk membantu program makan bergizi gratis (MBG). Hidayat menjelaskan, MBG merupakan program yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan zakat telah memiliki aturan tersendiri tentang siapa yang memberi dan siapa yang menerima.
"Kalau menurut saya sih usulan itu sebagai bentuk dukungan agar program makan bergizi itu sukses gitu ya, tetapi agar sukses ya tidak perlu melanggar aturan agama dan atau aturan peruntukan dari setiap anggaran. APBN sudah ada peruntukannya dan ajaran agama dalam konteks zakat sudah ada peruntukannya, bahwa zakat membantu kemiskinan itu benar. Tetapi kalau programnya adalah makan bergizi gratis itu adalah program dari APBN," kata Hidayat ketika dihubungi, Kamis (16/1).
"Jadi saya setuju dengan Pak Muhaimin Iskandar yang secara terbuka menolak makan bergizi gratis dengan sumber dari zakat," tambahnya.
Hidayat mengatakan program MBG dan zakat harus berjalan beriringan sesuai tujuannya masing-masing. Ia mengatakan, sedari awal MBG menggunakan dana APBN dan selayaknya pemerintah mengoptimalkan penggunaan dana tersebut.
"Program MBG itu adalah program dari pemerintah yang basisnya APBN dan karenanya sudah sangat sewajarnya dibiayai oleh APBN. Jangan sampai nanti APBN yang diperuntukkan malah tidak terkawal dengan baik karena dipakainya sumber dana dari yang lain yaitu zakat," ungkapnya.
Hidayat berharap program MBG dapat terlaksana dengan memanfaatkan anggaran APBN yang telah disediakan serta penerima program juga tepat sasaran. "Kita membantu dengan mengingatkan agar betul-betul APBN yang disediakan sekitar Rp71 triliun itu, tahap pertama itu betul-betul terlaksana dengan amanah, terlaksana dengan fokus yang benar, menyasar kepada pihak pihak yang sesuai. Maka tujuan program makan bergizi gratis tadi bisa terpenuhi," tuturnya.(M-2)
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta merespons perkembangan kasus kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota Bais TNI.
Tema Ramadan sebagai bulan kemanusiaan dipilih untuk menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
KEMENTERIAN Agama mengawal penyaluran bantuan sosial keagamaan Rp473 miliar selama Ramadan 1447 H. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta fakir miskin di 117 kabupaten/kota
Penebusan ijazah yang ditahan oleh sekolah di DKI Jakarta itu dilakukan Pemprov dengan menggunakan dana zakat.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10 persen pada 2025. Saat ini, total zakat yang terkumpul mencapai Rp42 triliun.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin kini mengusulkan uang koruptor untuk menjadi sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved