Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VIII Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tidak setuju dengan usulan menggunakan dana zakat untuk membantu program makan bergizi gratis (MBG). Hidayat menjelaskan, MBG merupakan program yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan zakat telah memiliki aturan tersendiri tentang siapa yang memberi dan siapa yang menerima.
"Kalau menurut saya sih usulan itu sebagai bentuk dukungan agar program makan bergizi itu sukses gitu ya, tetapi agar sukses ya tidak perlu melanggar aturan agama dan atau aturan peruntukan dari setiap anggaran. APBN sudah ada peruntukannya dan ajaran agama dalam konteks zakat sudah ada peruntukannya, bahwa zakat membantu kemiskinan itu benar. Tetapi kalau programnya adalah makan bergizi gratis itu adalah program dari APBN," kata Hidayat ketika dihubungi, Kamis (16/1).
"Jadi saya setuju dengan Pak Muhaimin Iskandar yang secara terbuka menolak makan bergizi gratis dengan sumber dari zakat," tambahnya.
Hidayat mengatakan program MBG dan zakat harus berjalan beriringan sesuai tujuannya masing-masing. Ia mengatakan, sedari awal MBG menggunakan dana APBN dan selayaknya pemerintah mengoptimalkan penggunaan dana tersebut.
"Program MBG itu adalah program dari pemerintah yang basisnya APBN dan karenanya sudah sangat sewajarnya dibiayai oleh APBN. Jangan sampai nanti APBN yang diperuntukkan malah tidak terkawal dengan baik karena dipakainya sumber dana dari yang lain yaitu zakat," ungkapnya.
Hidayat berharap program MBG dapat terlaksana dengan memanfaatkan anggaran APBN yang telah disediakan serta penerima program juga tepat sasaran. "Kita membantu dengan mengingatkan agar betul-betul APBN yang disediakan sekitar Rp71 triliun itu, tahap pertama itu betul-betul terlaksana dengan amanah, terlaksana dengan fokus yang benar, menyasar kepada pihak pihak yang sesuai. Maka tujuan program makan bergizi gratis tadi bisa terpenuhi," tuturnya.(M-2)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Penebusan ijazah yang ditahan oleh sekolah di DKI Jakarta itu dilakukan Pemprov dengan menggunakan dana zakat.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10 persen pada 2025. Saat ini, total zakat yang terkumpul mencapai Rp42 triliun.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin kini mengusulkan uang koruptor untuk menjadi sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?”
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto memastikan pemerintah tidak akan mengambil dana zakat untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved