Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin kini mengusulkan uang koruptor untuk menjadi sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, dia mengusulkan agar dana zakat dari masyarakat digunakan untuk mendukung MBG.
"Kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak di simpan di luar negeri, agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini," kata Sultan melalui keterangan tertulis, Kamis (16/1).
Sultan mengatakan dia hanya menyampaikan ide dan gagasan untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Termasuk ide dana zakat menjadi sumber pendanaan MBG.
"Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program MBG ini," ujar Sultan.
Sultan mengaku mendapat masukan agar menyampaikan ke pemerintah untuk membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta agar berpartisipasi dalam pembiayaan MBG. Masukan itu jadi indikator adanya keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi.
"Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong," ucap Sultan.
Selain itu, dia juga menyinggung soal Prabowo yang menggunakan pribadi untuk program MBG. Sultan klaim siap melakukan hal yang sama jika diminta pemerintah.
"Saya pribadi pun sebagai anggota parlemen, jika diminta oleh pemerintah untuk mendukung secara langsung untuk melakukan hal tersebut pasti akan dengan senang hati sesuai dengan kemampuan masing-masing," ujar Sultan. (P-5)
Penebusan ijazah yang ditahan oleh sekolah di DKI Jakarta itu dilakukan Pemprov dengan menggunakan dana zakat.
Baznas menggelar acara Kelas Hukum Volume 10 secara daring, yang bertujuan untuk memaparkan pedoman kerja sama pengelolaan zakat
Lebih lanjut, menurutnya jika dana zakat digunakan untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada, tentu hal itu tidak tepat.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10 persen pada 2025. Saat ini, total zakat yang terkumpul mencapai Rp42 triliun.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto memastikan pemerintah tidak akan mengambil dana zakat untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).
“Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?”
Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion).
ANGGOTA DPD Agustin Teras Narang menilai perlu pelibatan pihak-pihak terkait seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Filep mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan persoalan pada program MBG.
Rapat ini mendengarkan pandangan dan pendapat untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan kekinian sebagai usulan revisi Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang SJSN.
Di bidang pertanian pangan, masyarakat Sumatra Utara mengenal istilah 'marsialapari'.
Sultan Najamudin terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved