Program MBG Harus Diimbangi Transparansi agar Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

PELAKSANAAN program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus diimbangi dengan transparansi agar meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

"Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, Selasa (7/1).

Diketahui pemerintah secara resmi meluncurkan program MBG pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.

Baca juga : Program MBG Diawasi Ketat oleh Badan POM hingga Akuntan

Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan dan akses pendanaan bagi UMKM dan koperasi lokal. 

"Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tetapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal dalam program MBG. Pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka dapat berkontribusi secara optimal," ujar dia.

Saat ini, pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025, dengan target mencapai 937 dapur di akhir bulan ini. Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai, keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek.

"Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu," ungkapnya.

Program MBG dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun ketahanan pangan sekaligus mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. (H-2)