Pemerintah Perkuat Sistem Pemantauan Dini Cegah Potensi Bencana Hidrometeorologi di Awal Tahun

PEMERINTAH mengutamakan penguatan sistem pemantauan dini untuk pencegahan potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan terjadi pada awal tahun 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (2/1).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperkirakan wilayah Indonesia saat ini berada pada kategori curah hujan menengah hingga tinggi. Potensi curah hujan tertinggi akan berlangsung pada Desember 2024 hingga Januari 2025.

Baca juga : Waspada Cuaca Ekstrem Berpotensi di Wonosobo, Purbalingga dan Daerah Lain di Jawa Tengah Minggu 29 Desember 2024

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah preventif dengan menetapkan 16 Kabupaten/Kota dengan status tanggap darurat dan 8 Kabupaten/Kota dengan status siaga darurat

Baca juga : BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

Pratikno menjelaskan, mitigasi pro aktif dan mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan adalah langkah pencegahan terjadinya bencana. 

"Selain modifikasi cuaca, optimalkan infrastruktur yang sudah ada dan laksanakan apel rutin siaga bencana sehingga dapat mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar," jelas Pratikno.

Baca juga : Cuaca Ekstrem pada Minggu 24 November hingga Selasa 26 November 2024, Sejumlah Wilayah di NTT Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yasir Mahmud, Sekda Sulawesi Selatan Jufri Rahman, jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan

Baca juga : BMKG Bangun Ekosistem Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Dampak Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah pusat melalui BNPB telah menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penanganan bencana hidrometeorologi. Pratikno menyebut, partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan guna menciptakan sinergi yang terkoordinasi dalam pelaksanaan penanganan bencana di lapangan. 

"Semuanya harus berperan aktif sesuai dengan kapasitas masing-masing dan saling bahu-membahu demi menciptakan sistem pengelolaan bencana yang tangguh dan berkelanjutan," tuturnya. 

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan Rakor dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Utamanya pada musim penghujan yang bertepatan dengan momen libur Natal tahun 2024 serta Tahun Baru 2025.

"Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur. Sehingga bisa membantu masyarakat terdampak bencana dengan maksimal sekaligus bisa dilakukan pencegahan bencana," ujarnya. 

Sedangkan Kepala BMKG Dwikorita, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memantau perkiraan cuaca sehingga dapat mengantisipasi jika terjadinya curah hujan yang cukup tinggi. 

"Untuk itu dalam rangka mitigasi bencana, Kami BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui aplikasi smartphone Info BMKG. Di situ tertera informasi cuaca hingga 6 hari kedepan," ucapnya. (H-3)