Krisis Iklim Mengancam Indonesia, Pemerintah Diharapkan dapat Berikan Kebijakan Nyata

KRISIS iklim yang semakin nyata menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan. Sebagai negara kepulauan dengan banyak wilayah pesisir dan pulau kecil, dampak dari kenaikan suhu global, bencana alam, hingga kenaikan permukaan laut dapat mengancam jutaan jiwa. 

Pemerintah didesak untuk mengambil langkah nyata dalam memperkuat kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara komitmen iklim Indonesia di tingkat internasional dengan kebijakan ekonomi nasional. Menurut Halisa Khalid, seorang Public Engagement and Action Manager sekaligus Ketua Pekerja Politik Greenpeace Indonesia, perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada industri ekstraktif seperti tambang dan energi fosil. 

Baca juga : Komitmen Dunia Atasi Krisis Iklim belum Terlihat Nyata

“Basis ekonomi kita ini justru memperparah krisis iklim. Proyek-proyek strategis nasional di Papua, Sulawesi, dan Maluku sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya dalam acara mampir sejenak rehat sambil curhat tentang iklim di Jakarta, Jumat (20/12).

Isu ini juga dihubungkan dengan perlunya pelibatan masyarakat dalam merancang kebijakan adaptasi iklim, terutama bagi wilayah yang paling rentan.

“Masyarakat sedikit banyaknya sudah mengambil inisiatif untuk beradaptasi. Namun, terkadang dukungan dari pemerintah masih minim, dan tidak sejalan,” tambah Halisa.

Baca juga : Celios: Food Estate di Merauke Perparah Krisis Iklim

Inayah Wahid, aktivis sekaligus putri bungsu mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, juga menyoroti adanya persoalan regulasi yang tidak konsisten. 

“Pemerintah sering berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan, tapi tindakan di lapangan justru bertentangan. Ada kebijakan yang seolah berpihak pada publik, tapi nyatanya malah merugikan masyarakat,” tegasnya.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau biasa disebut juga laporan anel antar pemerintah tentang perubahan iklim, menyebutkan bahwa kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim dapat mengancam kawasan pesisir di Indonesia, yang dihuni oleh jutaan orang. 

Baca juga : Krisis Iklim adalah Krisis Hak Anak dan Harus Ditanggulangi Bersama

Pendekatan ekonomi hijau, seperti transisi menuju energi terbarukan, menjadi salah satu solusi yang disarankan para ahli.

Namun, Halisa menekankan kebijakan ini membutuhkan keberanian untuk mengubah paradigma pembangunan. “Tanpa mengoreksi kebijakan ekonomi yang masih berbasis ekstraktif, upaya mengatasi krisis iklim hanya akan menjadi sekadar janji,” ujarnya.

Generasi muda juga diharapkan menjadi ujung tombak perubahan. Mereka dinilai sebagai kelompok yang paling peduli terhadap isu-isu lingkungan dan demokrasi. 

Baca juga : Kurangi Krisis Iklim, Pemerintah Dorong Infrastruktur Berkelanjutan

“Harapan saya hanya ada pada Civil Society, tapi kita juga perlu mendorong anak muda untuk terus kritis terhadap kebijakan negara. Masa depan mereka bergantung pada keputusan yang diambil sekarang,” ungkap Inayah.

Dengan ancaman yang terus meningkat, para aktivis menyerukan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional. 

Skema pembiayaan internasional seperti loss and damage, yang dibahas dalam COP29, disebut sebagai salah satu solusi yang bisa membantu Indonesia menghadapi dampak krisis iklim.

Krisis iklim tidak hanya menjadi tantangan lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Tindakan nyata diperlukan untuk melindungi masa depan Indonesia. (Z-3)