Peningkatan Pungutan Batubara Rp353,7 T dapat Biayai Transisi Energi

YAYASAN Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia atau Sustain menawarkan opsi peningkatan pungutan produksi batubara untuk memperbesar alokasi anggaran negara dalam pembiayaan transisi energi.

Melalui mekanisme peningkatan pungutan produksi batu bara, negara berpeluang menerima pendapatan minimum sebesar Rp84,5 triliun per tahun. Sedangkan dengan skenario optimal, potensinya bisa mencapai Rp353,7 triliun yang berasal dari industri batubara.

Direktur Eksekutif Sustain Tata Mustasya mengatakan, potensi tersebut didapatkan dari menghitung peningkatan pungutan terhadap produksi batubara dengan beberapa skenario harga batubara dalam kurun waktu 2022-2024.

Baca juga : IESR Dorong Kerja Sama Tiongkok-Indonesia Dukung Ambisi Iklim dan Transisi Energi

Menurutnya, opsi peningkatan pungutan batubara dapat mengatasi salah satu masalah dari transisi energi seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yakni ketersediaan anggaran. Hal ini sekaligus sebagai disinsentif untuk industri batubara yang merupakan energi fosil.

“(Ini juga) pemenuhan aspek keadilan, karena perusahaan batu bara memperoleh supernormal profit (mendapatkan untung yang sangat tinggi),” ujar Tata dalam diskusi bertajuk 'Peningkatan Pungutan Produksi Batu Bara: Peluang Transisi Energi dalam Keterbatasan Fiskal' di Jakarta, Selasa (17/12).

Tata mengatakan, bila penambahan pendapatan dari 2025-2030 ini dikonversi dan dibandingkan dengan kebutuhan JETP, skenario terbaik dapat menutup 147% dari kebutuhan pendanaan. Sementara dalam skenario paling minimum, akan menutup kebutuhan pendanaan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan akselerasi untuk energi terbarukan variable (35%).

Baca juga : Kampanye Transisi Energi Harus Sampai ke Daerah

Menurut Tata, peningkatan pungutan produksi batubara bisa diterapkan secara progresif dengan mengikuti fluktuasi harga pasar batubara. Selain itu, dapat dipungut melalui mekanisme lain seperti pajak, royalti, dan lainnya. “Kebijakan ini juga dapat menjadi sinyal bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional di antara negara-negara selatan dan utara untuk mendorong transisi energi,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto mengatakan, pungutan batubara sudah sempat dilakukan di Indonesia melalui windfall profit tax dan royalti.

Menurutnya, pendapatan negara dari royalti batubara dua tahun terakhir tergolong besar. “Total tahun 2022 sekitar Rp170 triliun, melebihi migas (minyak dan gas bumi). Pada tahun 2023 sebesar Rp168 triliun,” katanya menerangkan.

Baca juga : Kampanyekan Transisi Energi melalui Kegiatan Touring

Namun, dia mengungkapkan, beberapa tambang batu bara memiliki masa tambang kurang dari 10 tahun, terutama untuk pertambangan dengan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). 

Sehingga pendapatan royalti negara bisa jadi tidak akan bertahan lama. “Kita kemungkinan akan kehilangan produksi batubara sebesar 200 juta ton. Karena di tahun 2035 (sumber daya batubara) akan habis, tidak ekonomis lagi untuk menambang dengan struktur royalti yang ada untuk IUPK,” kata Septian.

Direktur Eksekutif Climate Policy Initiative Tiza Mafira menyoroti pembelanjaan negara yang masih cukup besar untuk menyubsidi energi fosil. Berdasarkan perhitungan rata-rata penerimaan dan belanja fiskal Indonesia tahun 2016-2022, total penerimaan negara dari energi fosil sebesar Rp210 triliun atau 11% dari total penerimaan, sedangkan subsidi energi fosil mencapai Rp165 triliun atau 9% dari total belanja.

Khusus batubara, belanja negara digunakan dalam bentuk domestic market obligation (DMO) untuk mensubsidi harga. DMO membuat harga beli batubara dalam negeri menjadi US$70/ton, sementara harga pasar terus berfluktuasi, saat ini menyentuh US$175/ton. Kondisi tidak beriringan dengan upaya transisi energi karena harga batubara tergolong murah.

Oleh karena itu, Tiza menyarankan ada earmarking atau penandaan anggaran hasil pungutan batubara agar tidak bercampur dengan anggaran belanja energi fosil. Dia juga mengajukan adanya special purpose vehicle atau lembaga keuangan khusus yang fokus menyalurkan hasil pungutan ke pendanaan energi terbarukan dan jaringan listrik baru atau smart grid. (S-1)