IESR Dorong Kerja Sama Tiongkok-Indonesia Dukung Ambisi Iklim dan Transisi Energi

PENGUATAN ambisi iklim dan percepatan transisi energi di Indonesia memerlukan kolaborasi internasional yang erat, termasuk dengan Tiongkok melalui kerangka BRI International Green Development Cooperation (BRIGC). BRIGC merupakan inisiatif bersama yang diinisiasi oleh Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup Republik Rakyat Tiongkok (MEE) bersama mitra internasionalnya. 

Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank di bidang transisi energi dan iklim, melihat BRIGC sebagai peluang strategis untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Untuk itu, IESR menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BRIGC di Beijing, Tiongkok, belum lama ini.

Hal itu menandai kemitraan kedua institusi dalam mempromosikan dan mendukung kerja sama hijau serta rendah karbon dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dan proyek-proyeknya di Indonesia.

Baca juga : Proxsis Sustainability Dukung Pelaku Industri Lakukan Transisi Energi

Melalui MoU ini, IESR akan melakukan penelitian dan analisis kebijakan strategis, memberikan rekomendasi kebijakan, serta menetapkan prioritas aksi untuk memperkuat inisiatif hijau dan rendah karbon dalam kerja sama BRI dengan MEE.

Selain itu, IESR juga akan memanfaatkan keahlian luas dari anggota dan mitra BRIG, baik di Tiongkok maupun internasional untuk mendorong transisi energi menuju mencapai netralitas karbon di Indonesia.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyoroti peran penting Tiongkok dalam transisi energi global, sebagai produsen berbagai teknologi energi bersih dan investor untuk proyek energi terbarukan, baik domestik maupun di luar negeri. Tiongkok memimpin inovasi teknologi, mengintegrasikan standar baru, model bisnis dan teknologi termutakhir, untuk mendorong transformasi bisnis rendah karbon di berbagai sektor.

Baca juga : Indonesia Perlu Segera Tetapkan Peta Jalan Pensiunkan PLTU Batu Bara

Namun, Fabby mengingatkan bahwa proyek-proyek BRI di masa lalu telah berkontribusi pada perubahan iklim dan polusi. Hingga tahun 2021, pembiayaan BRI mencapai USD 29,55 miliar untuk proyek pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia. Fabby menekankan pentingnya untuk mengalihkan investasi dari yang berpusat pada pengembangan energi fosil ke energi terbarukan.

“Kita perlu mengalihkan investasi BRI dari batu bara ke energi terbarukan untuk mendukung Indonesia mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 atau lebih cepat. Indonesia perlu membangun 15 hingga 25 GW energi terbarukan setiap tahun mulai sekarang hingga 2050, disertai investasi dalam penyimpanan energi, modernisasi jaringan listrik, dan transmisi, dengan total investasi kumulatif sekitar USD 1,2 triliun. Investasi dan teknologi dari Tiongkok merupakan salah satu sumber penting bagi Indonesia untuk pencapaian target ini,” ujar Fabby.

Fabby Tumiwa juga ditunjuk sebagai anggota BRI Green and Low Carbon Expert Network (GLEN) oleh Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup (MEE) Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Xi Jinping mengumumkan pembentukan GLEN dalam Forum Belt and Road ketiga tahun lalu.

Baca juga : Selama 10 Tahun, Jokowi Menyia-nyiakan Transisi Energi Indonesia

GLEN beranggotakan 30 pakar, terdiri dari 17 ahli dari Tiongkok, dan 13 ahli internasional. GLEN bertugas memberikan saran kepada pemerintah Tiongkok tentang penghijauan BRI serta rekomendasi ahli untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan berkualitas tinggi di negara mitra BRI.

“Saya merasa terhormat dapat menjadi bagian dari GLEN dan berharap kontribusi saya dalam jaringan ini dapat membentuk visi hijau BRI. Tidak hanya hijau, proyek-proyek BRI harus dilaksanakan dengan prinsip kemitraan yang setara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyelesaian tantangan spesifik setiap negara,” ujar Fabby dalam keterangannya, Senin (16/12).

Keterlibatan IESR dalam BRIGC diharapkan dapat meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dan Tiongkok, mendorong kolaborasi strategis, mendukung proyek rendah karbon, dan menarik investasi yang lebih besar ke energi terbarukan. Selain itu memudahkan akses terhadap keahlian dan inovasi sehingga dapat mempercepat transisi energi berkeadilan di Indonesia. (H-2)