Selama 10 Tahun, Jokowi Menyia-nyiakan Transisi Energi Indonesia

DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpandangan selama 10 tahun kepemimpinan, Presiden RI ke-7 Joko Widodo  membuang kesempatan proses transisi energi Indonesia.

Hal ini, katanya, terlihat dari minimnya capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) yakni baru mencapai 13,1% per akhir 2023. Masih jauh dari yang ditargetkan di 2025 yang sebesar 23%.

"Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi menyia-nyiakan kesempatan untuk mendorong transisi energi. Dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook, kami berkesimpulan pengembangan EBT tidak dilakukan secara optimal," ujarnya dalam tayangan video pada Media Briefing IETD 2024: Memo Kebijakan Transisi Energi RI, Jakarta, Kamis (31/10).

Baca juga : Tegaskan Komitmen Keberlanjutan untuk Transisi ke Energi Terbarukan

"Ini terbukti bahwa pengembangan EBT masih jauh di bawah target yang bahkan disusun oleh pemerintah sendiri. Rasanya berat mencapai target bauran EBT 23% di 2025," lanjutnya. 

Dengan lambatnya progres transisi energi di era Jokowi, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar bauran EBT sesuai target yang dipasang. IESR mendorong kepemimpinan yang kuat dengan mengedepankan kemitraan dan kolaborasi  baik dengan pemangku kepentingan dalam mencapai netralitas karbon di 2060. 

"Menurut kami, proses transisi energi perlu dikerjakan secara serius oleh pemerintahan Prabowo. Kita harus bertahap meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi bersih," tegas Fabby. 

Baca juga : Prabowo Subianto Diminta Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan demi Percepat Transisi Energi

Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menyoroti rencana swasembada energi yang kerap disuarakan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, swasembada energi dapat tercapai dengan memanfaatkan energi terbarukan terutama surya, angin dan baterai kendaraan listrik. 

"Dari banyaknya potensi EBT yang kita miliki, pemanfaatan baterai dan kendaraan listrik menjadi opsi yang perlu diperhitungkan pemerintah," katanya. 

Adapun Memo Kebijakan Transisi Energi Indonesia dari IESR memuat 5 rekomendasi utama yaitu, pertama, menegaskan komitmen politik yang kuat untuk transisi energi. Kedua, mencapai swasembada energi melalui energi terbarukan. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memanfaatkan momentum transisi energi. Keempat, meningkatkan peran dan kontribusi berbagai aktor dalam transisi energi. Kelima, memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama selatan-selatan untuk mendukung agenda transisi energi.

Presiden Prabowo dikatakan dapat mendorong kerjasama selatan-selatan untuk mendukung dan memfasilitasi transisi energi dan pembangunan inklusif di negara-negara berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan mereka. (S-1)