Prabowo Subianto Diminta Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan demi Percepat Transisi Energi

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama internasional, terutama kerja sama Selatan-Selatan untuk mempercepat transisi energi dan memobilisasi investasi dan pendanaan. Salah satu peluangnya adalah memperkokoh kolaborasi teknologi dan investasi energi terbarukan dengan Tiongkok yang sudah dimulai sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, Tiongkok menjadi investor terbesar kedua di Asia setelah Singapura, dengan nilai investasi mencapai US$7,44 miliar (sekitar Rp111, 6 triliun). Sementara, menurut American Enterprise Institute, khusus untuk sektor energi terbarukan, total investasi Tiongkok ke Indonesia dari 2006 hingga 2022 mencapai US$12,6 juta (sekitar Rp18,7 miliar).

IESR mencermati adanya potensi untuk meningkatkan investasi Tiongkok yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia.

Baca juga : Investasi Energi Terbarukan Jadi Kewajiban demi Capai Swasembada Energi

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa memandang kerja sama dengan Tiongkok dapat dilakukan di tiga sektor utama. Pertama, investasi infrastruktur energi terbarukan dan penyimpan energi. Kedua, manufaktur dan rantai pasok teknologi energi terbarukan. Ketiga, dekarbonisasi industri, termasuk industri pengolahan mineral.

Fabby menilai, pemerintah Prabowo-Gibran memerlukan strategi yang tepat untuk keluar dari tren rendahnya investasi di sektor energi terbarukan dalam lima tahun terakhir. Investasi di sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi Indonesia pada 2023 tercatat hanya US$1,5 miliar.

"Angka ini masih jauh dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target NZE 2050 berdasarkan perhitungan IESR, yaitu sekitar US$1,3 triliun pada 2050, atau sekitar US$40 - 50 miliar per tahun mulai 2025," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (22/10).

Baca juga : UEA Siapkan Investasi Jumbo Rp813 Triliun, Kejar Target Netral Karbon 2050

Untuk itu, sinergi antarkementerian seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian BUMN, Bappenas dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) diperlukan untuk mendorong harmonisasi kebijakan. Tujuannya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi pelaku usaha dan investor.

“Pemerintah harus melakukan tinjauan kebijakan dan regulasi serta proses perijinan yang membuat investasi energi terbarukan tidak bankable," katanya.

Pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan kerangka kerja sama strategis dengan Tiongkok yang difokuskan pada tiga aspek, yakni investasi, pembangunan rantai pasok industri energi bersih, dan dekarbonisasi industri khususnya penurunan emisi dari PLTU captive (captive coal power plant).

Baca juga : Percepatan Transisi Energi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen  

"Dalam jangka pendek, pemerintah bisa mencari sumber pendanaan lunak (concessional) untuk implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dari Tiongkok, dengan mengedepankan kepentingan nasional dan asas saling menghormati (mutual respect),” ujar Fabby.

Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR Arief Rosadi mengungkapkan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki banyak potensi untuk mengembangkan kerja sama transisi energi yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi kedua negara. Contohnya mulai dari dukungan untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia hingga potensi akses pendanaan dari Tiongkok.

“Kerja sama transisi energi antara Indonesia dan Tiongkok termasuk low hanging fruit (strategis). Untuk dapat mengakses pendanaan berkelanjutan dari Tiongkok, kedua negara dapat menyelaraskan standar investasi hijau untuk pembangunan berkelanjutan. Misalnya di Indonesia ada taksonomi hijau dan panduan investasi lestari, sementara di Tiongkok ada Green Investment Principle (Prinsip Investasi Hijau),” jelas Arief. (Z-11)