Presiden Jadikan Agenda Prioritas, DEN Nilai Tren Produksi Migas Sudah On Track

PRESIDEN Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah. Agenda ini akan difokuskan kepada peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih, dan subsidi energi yang tepat sasaran. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah mencapai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi. Dewan Energi Nasional (DEN) menilai sejauh ini upaya-upaya dalam meningkatkan produksi migas sudah on the right track.

Anggota Dewan Energi Nasional, Abadi Poernomo, optimistis Indonesia dapat mencapai target produksi satu juta barel minyak per hari pada 2030. Hal ini seiring Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat adanya peningkatan lifting minyak sebanyak 4.000 barel per hari (bph) dari 576.000 bph pada pertengahan tahun 2024 menjadi 580.000 bph pada periode yang sama di 2025.

“Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun, memang masih ada kesenjangan antara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta bph dengan hasil lifting. Kondisi ini pun akhirnya memaksa kita untuk masih impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk jadi BBM,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (20/8). 

Baca juga : Kolaborasi Dibutuhkan Untuk Mempercepat Transisi Energi Terbarukan

Abadi menjelaskan untuk mengatasi masih adanya impor energi ini, target produksi satu juta bph menjadi sasaran utama untuk mencapai swasembada energi nasional. Swasembada energi merupakan sebuah lompatan besar jika dibandingkan dengan sekadar ketahanan energi. Swasembada berarti seluruh kebutuhan energi primer nasional dapat dipenuhi dari sumber-sumber dari dalam negeri. Berbeda dengan ketahanan energi yang lebih berfokus pada ketersediaan pasokan tanpa memandang asalnya, termasuk dari impor.

Abadi menambahkan, SKK Migas sendiri sudah menjalankan sejumlah strategi untuk meningkatkan produksi migas yang meliputi beberapa pilar utama. Yakni dimulai dari eksplorasi yang ekstensif untuk menemukan cadangan baru yang besar hingga reaktivasi sumur-sumur tua yang tersebar di berbagai wilayah. “Meskipun sumur-sumur tua mungkin hasilnya kecil-kecil, tetapi kalau banyak akan menjadi banyak juga,” kata Abadi.

Optimalisasi lapangan-lapangan tua melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga dapat memaksimalkan pengangkatan sisa minyak dari dalam reservoir. Abadi juga mendorong adanya penemuan cadangan baru, sebab sumber daya fosil suatu saat akan habis.

Baca juga : Menuju Pemimpin Regional, Indonesia Percepat Ekosistem Energi Terbarukan

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) Tahun 2025 pada 21 Mei 2025 sempat menyinggung besarnya pengeluaran Indonesia untuk impor migas. Dalam setahun, Indonesia mengimpor migas senilai US$40 miliar atau sekitar Rp650 triliun dan menekankan pentingnya swasembada energi hingga mengurangi ketergantungan impor.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menyebutkan di tengah perbincangan transisi energi, semua pihak harus tetap berpijak pada realitas. Pasalnya, porsi energi fosil dalam bauran energi nasional masih dominan yakni di atas 80%. Dengan mengesampingkan peran hulu migas demi idealisme transisi energi yang terburu-buru justru dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan program hilirisasi yang sedang berjalan.

“Proses transisi energi harus berjalan mulus dengan mengombinasikan sumber daya fosil dengan energi terbarukan secara bertahap. Terlebih lagi, peningkatan produksi hulu migas bisa menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat fondasi energi nasional,” tegas Ali.

Upaya ini menuntut optimalisasi peran SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mengatur dan mengelola lapangan-lapangan eksisting maupun mencari potensi cadangan baru. Data SKK Migas menunjukkan, hingga pertengahan tahun 2025 pengeboran sumur pengembangan sudah menyelesaikan 409 sumur atau meningkat 14% dibandingkan periode yang sama 2024 sebanyak 358 sumur. Kegiatan workover telah menyelesaikan 517 sumur atau meningkat 6% dan kegiatan well service mencapai 20.644 kegiatan atau naik 12%.

Ali mengingatkan, semua upaya tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Dia menyoroti karakteristik industri hulu migas yang padat modal, padat teknologi, dan memiliki risiko yang sangat tinggi, baik dari sisi finansial, hukum, maupun keselamatan kerja.

"Dengan situasi seperti ini tidak banyak investor yang kemudian berani mengambil risiko. Agar investor ini berani maka pemerintah perlu memberikan kepastian hukum. Selain itu perlunya penyediaan insentif fiskal, seperti pemotongan pajak, untuk menarik lebih banyak minat para investor,” tutup Ali. (H-2)