Hasilkan Listrik Gunakan Gas Fosil Rugikan Masyarakat

GREENPEACE Indonesia mengkritisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang disebut bisa rugikan ekonomi dan tidak selaras dengan urgensi transisi energi.

RUPTL merupakan dokumen perencanaan acuan bagi PT PLN dalam mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik di Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Namun di tengah urgensi krisis iklim dan transisi energi, RUPTL 2025-2034 masih menunjukkan keberpihakan Pemerintah dan PT PLN terhadap bahan bakar fosil.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengatakan penggunaan gas fosil menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat, karena mencakup beban subsidi energi membengkak. Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada 2040, hingga dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit. 

Baca juga : 73 Persen Investasi Pembangkit Listrik di RUPTL PLN 2025-2034 Berasal dari Swasta

"Penambahan pembangkit listrik baru berbahan bakar fosil akan semakin mengunci pada kondisi coal lock-in dan fossil gas lock-in, baik secara infrastruktur maupun emisi gas rumah kaca (GRK) selama 25 hingga 30 tahun ke depan," kata Adila dalam keterangannya, kemarin.

Dalam RUPTL tersebut masih terdapat rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU Batu Bara) sebesar 6.3 Gigawatt dan pembangkit listrik tenaga gas fosil (PLTG) sebesar 10.3 Gigawatt. 

Insitute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan, pemerintah perlu mengawasi implementasi dan mendukung PLN untuk mencapai target energi terbarukan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. 

Baca juga : PLN Nusantara Power Pamerkan Inovasi Bisnis di Electricity Connect 2024

Dukungan dapat berupa penyesuaian kebijakan dan regulasi untuk akselerasi energi terbarukan, kebijakan tarif yang mendukung kelayakan proyek, serta penguatan kapasitas dan mekanisme pelelangan agar terjadwal dan transparan, dan kemampuan keuangan PLN untuk berinvestasi.

“Dengan demikian pembangunan pembangkit energi terbarukan dapat terealisasi sesuai periode waktu tersebut dan mencegah munculnya krisis listrik,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (28/5).

Rencana penggunaan gas fosil secara masif juga disampaikan PLN dalam Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Dalam rencana itu PLN menargetkan pembangunan 22 GW pembangkit listrik gas baru hingga 2040. (H-1)