Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan ormas-ormas mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi pernikahan anak di usia dini.
"Kebetulan saya kan berangkat dari muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang bersinergi dan bekerja sama untuk masukkan program-program pemerintah dengan bahasa yang dimilikinya,"
Setiap organisasi memiliki perberbedaan dengan organisasi yang lainnya. NU menyampaikan sesuatu pesan dengan bahasa agama. Sehingga menyampaikan melalui cerita di zaman nabi ditambah ayat dan hadisnya.
Ia mencontohkan pada program Keluarga Berencana (KB) berhasil karena seluruh komponen masyarakat menyampaikan dengan caranya masing-masing.
"Kami sebagai ormas sosial keagamaan mempunyai fungsi di sektor itu. Jadi bagaimana kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama bukan hanya satu keluarga nanti yang akan mengalami dampaknya," ujar dia.
"Jadi kalau pernikahan anak mungkin sudah mulai timbul kesadaran karena angka stunting bila pernikahan di usia di bawah 19 tahun banyak sekali dampaknya di Ibu juga karena rahim yang belum kuat," tambanhnya.
Melihat upaya tersebut, Kementerian PPPA juga akan meluncurkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang nantinya akan dimiliki di desa-desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Molly Prabawaty menjelaskan program Ruang Bersama Indonesia sebagai upaya pemerintah mendorong kebijakan pengaruh utama gender melalui agenda pemberdayaan sekaligus perlindungan terhadap perempuan dan anak.
"Melalui program ini Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah menyadari bahwa perempuan dan anak adalah aktor penting dalam pembangunan mewujudkan Indonesia emas," kata Molly.
Dengan memberdayakan perempuan kita dapat menciptakan kesetaraan gender yang lebih baik dan pada akhirnya perempuan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan selama 5 tahun terakhir ketimpangan gender nasional secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun selain itu preferensi kekerasan terhadap anak-anak juga tercatat menurun.
"Namun demikian masih banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan dalam berbagai bentuk yang dialami oleh perempuan dan anak. Melalui sosial media kasus-kasus bully yang dialami perempuan dan anak kasus-kasus pekerja anak dilaporkan terus terjadi," ungkapnya.
Diharapkan Ruang Bersama Indonesia akan digunakan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia emas 2045. (Iam/M-3)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan pentingnya kolaborasi dunia usaha dalam mewujudkan lingkungan ramah anak.
Saat ini, korban telah berada di lokasi yang lebih aman dengan pendampingan penuh, termasuk layanan pendampingan psikologis dari UPTD PPA Samarinda.
Perempuan pekerja migran menghadapi tantangan berat, seperti ketidakpastian hukum, kekerasan berbasis gender, hingga dampak sosial terhadap anak-anak yang mereka tinggalkan.
Menteri PPPA mengapresiasi Salimah yang telah memperhatikan isu perempuan anak dan keluarga dan melakukan aksi.
Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan yang disengaja karena faktor gendernya.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi telah mengunjungi anak korban dugaan kekerasan seksual dan kedua orangtuanya.
Rekor keterwakilan perempuan di parlemen Jepang memicu krisis fasilitas. PM Sanae Takaichi bersama 60 legislator ajukan petisi penambahan toilet perempuan.
Battle of the Sexes berlangsung cair dan penuh selingan hiburan.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
UN Women menilai Polri menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong budaya institusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perempuan serta kelompok rentan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menggaungkan komitmen yang kuat terkait dengan mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved