Merayakan Satu Dekade Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

LEBIH dari satu dekade terakhir, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, telah menjalankan kemitraan strategis bersama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dalam proyek Social Protection Programme (SPP). Untuk merayakan pertumbuhan dan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia yang telah dicapai melalui proyek tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan GIZ Indonesia menggelar Festival Jaminan Sosial (Jamsos), Minggu (8/12). 

Festival ini diadakan bersamaan dengan Car Free Day Jakarta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program jaminan sosial, sekaligus menjadi momen penutup yang berkesan dari proyek SPP di bawah payung kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia dengan dukungan proyek SPP telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Baca juga : Cuma 14,1% RS Swasta dan 7,2% RS Pemerintah yang Mampu Penuhi KRIS

Salah satu tonggak utama adalah dukungan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjadi program asuransi kesehatan nasional berbasis kontribusi terbesar di dunia. 

Pada September 2024, lebih dari 277 juta penduduk Indonesia, atau 98,42% dari total populasi, telah tercakup dalam Program JKN. 

Pertumbuhan ini amat signifikan jika dibandingkan dengan 2011, ketika hanya 17% penduduk Indonesia–terutama pekerja formal–yang terdaftar dalam program jaminan sosial bidang kesehatan. Sementara kelompok rentan dan pekerja informal masih menghadapi tantangan untuk mengakses layanan kesehatan karena hambatan finansial.

Baca juga : BPJS Kesehatan: Program JKN-KIS Tingkatkan Angka Harapan Hidup 2,1 tahun

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki menyampaikan, “Penguatan sistem jaminan sosial di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses ke jaminan sosial yang layak." 

"Kami mengapresiasi GIZ Indonesia atas kolaborasinya dengan Bappenas melalui proyek Social Protection Programme, yang telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Keberhasilan program ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan Jerman, sekaligus menegaskan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.

Maliki menambahkan beberapa pencapaian signifikan yang telah diraih dalam proyek SPP. Di antaranya, Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012–2019 yang menjadi pijakan transformasi program jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia, pilot project kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan yang ramah disabilitas untuk mewujudkan lingkungan kerja inklusif, Panduan Pembangunan Inklusif bagi BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai kajian strategis untuk mendukung perbaikan dan penguatan implementasi program jaminan sosial di Indonesia.

Baca juga : BPJS Kesehatan Gandeng Kader Surabaya Hebat Tingkatkan Pemahaman JKN bagi Masyarakat

Country Director GIZ Indonesia & ASEAN Hans-Ludwig Bruns menyampaikan rasa syukur dan harapannya. 

“Kami merasa terhormat dapat mendampingi Pemerintah Indonesia dalam perjalanan penting ini. Sejak 2011, Pemerintah Jerman melalui GIZ telah memberikan dukungan berkelanjutan dalam reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia, dan hari ini kita merayakan pencapaian luar biasa Indonesia dalam transformasi sistem jaminan sosialnya. Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen bersama untuk masa depan yang tangguh dan berkeadilan, tetapi juga menghadirkan inovasi yang diharapkan mampu menginspirasi banyak negara berkembang dan menjadi tolok ukur global untuk inklusivitas,” papar Bruns.

Transformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Implementasi JKN pada 2014 merupakan langkah awal yang monumental dalam upaya menyediakan jaminan kesehatan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Baca juga : Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia per Februari 2024

Selama satu dekade terakhir, pengembangan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah mencapai tonggak-tonggak penting yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memperluas akses jaminan sosial dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dua tahun setelah implementasi JKN, tepatnya pada 2016, integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN berhasil dilakukan untuk menyatukan berbagai skema daerah ke dalam satu sistem nasional guna memastikan manfaat yang setara di seluruh wilayah Indonesia. 

Pada 2018, berbagai inovasi digital mulai diterapkan. BPJS Kesehatan memperkenalkan sistem pendaftaran online dan aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat mengakses JKN. 

Saluran pembayaran juga diperluas untuk mendukung pembayaran melalui dompet digital dan jaringan ritel. Kehadiran teknologi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas, khususnya bagi pekerja informal dan masyarakat di wilayah pedesaan. 

Periode 2020 hingga 2023 menjadi momen signifikan dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN, hingga mencapai 98,42% dari total populasi pada September 2024.

Proyek SPP yang dijalankan Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan GIZ, yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), berperan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan inovasi-inovasi untuk melengkapi sistem jaminan sosial di Indonesia. 

Dukungan ini mencakup dukungan keahlian teknis, kajian-kajian strategis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi proses di berbagai bidang, seperti Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection/ASP), program inklusi keuangan bagi kelompok rentan, pengembangan akses pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, dan reformasi aktuaria jaminan sosial untuk menyempurnakan manfaat serta cakupan program jaminan sosial.

Festival Jaminan Sosial menjadi momen selebrasi dalam perjalanan transformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia, sekaligus menjadi penutup dari proyek SPP. 

Untuk mendorong interaksi dengan masyarakat, festival ini juga menghadirkan diskusi panel terkait jaminan sosial bidang kesehatan dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, sesi edukasi, booth layanan interaktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai hiburan menarik. (Z-1)