Cegah Berulangnya Kekerasan Seksual, Kemenag Diminta Awasi Langsung Pesantren

ANGGOTA Komite III DPD RI, Agita Nurfianti meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk turun langsung mengawasi pesantren dan pembinaan untuk mencegah timbulnya kasus kekerasan fisik maupun seksual.

"Dibutuhkan pengawasan atau binaan langsung dari Kemenag untuk turun langsung ke pesantren sekitar 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk mengawasi pesantren," kata Agita dalam rapat kerja dengan Kemenag di Senayan, Jakarta, Senin (2/12). Dengan langkah itu, ia mengharapkan tidak ada lagi oknum-oknum di pesantren yang melakukan perilaku buruk yang memberikan dampak negatif terhadap wajah pesantren.

Baca juga : Bermodus Pengajian Seks, Pimpinan Pesantren di NTB Perkosa 41 Santri

Sejumlah kasus kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan beberapa oknum pengurus pesantren dinilai telah membuat pemberitaan dan citra negatif terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan itu. "Padahal masih ada banyak pesantren yang berperan positif untuk mendidik generasi muda baik dari sisi keagamaan maupun secara kurikulum. Bahkan mendidik anak agar memiliki karakter yang lebih baik dan bijak," tambah Agita.

Baca juga : Kemenag Pastikan Izin Pesantren Al-Minhaj Dicabut Jika Pelaku Terbukti Lakukan Pencabulan

Menanggapi hal itu Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kejahatan seksual tidak bisa diselesaikan melihat kejadiannya, tapi ada sebuah sub sistem yang berpengaruh yang disebut relasi kuasa. "Secara sosiologis itu pasti ada diskriminasi yang berkuasa semakin berkuasa dan yang lemah semakin lemah. Kita tidak bisa lompat ambil kesimpulan padahal kesalahan tidak bisa dibebankan ke perempuan tapi bisa pada sistem yaitu relasi kuasa" ungkap Menag.

Menag menegaskan kejahatan seksual tidak berbanding lurus pada gaya berpakaian, namun yang paling penting adalah relasi kuasa. "Sehingga menurut kami sektor hulu dan hilir yang harus diselesaikan," pungkasnya. (M-1)