KPPPA: Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Tidak Sesuai UU TPKS

DEPUTI Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Nahar menegaskan bahwa menikahkan korban kekerasan seksual (KS) dengan pelaku tidak sesuai dengan Undang-Undang 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Hal tersebut menanggapi kasus kasus kekerasan seksual terhadap dua anak perempuan di bawah umur di Purworejo. Kakak beradik DSA (15) dan KSH (17) menjadi korban pelecehan seksual oleh sejumlah orang.

DSA yang dilecehkan oleh AIS (19) selama pertengahan 2022 hingga Juni 2023 sebanyak 5 kali akhirnya hamil dan melahirkan. Keduanya dinikahkan secara siri oleh perangkat desa.

Baca juga : 202 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah, Data Januari-Mei 2023

Nahar mengimbau agar semua pihak melaksanakan amanat UU TPKS dalam penyelesaian kekerasan seksual. “Kasus TPKS tidak mengenal damai atau diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali dengan pelaku berusia anak,” katanya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (14/11).

“Dan menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual berusia anak adalah TPKS dalam bentuk pemaksaan perkawinan. Ini seharusnya tidak dilakukan sebelum memastikan proses hukum dan kondisi korbannya,” jelas Nahar.

Ia pun menegaskan bahwa kasus di Purworejo harus diungkap dan didalami untuk memastikan penyelesaian dugaan kekerasan seksual sesuai peraturan yang berlaku dan benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak korban.

Baca juga : Juni 2023, Aturan Turunan UU TPKS Dijanjikan Rampung

“Berdasarkan kesaksian anak korban, perlu dikembangkan siapa saja pelakunya dan diselesaikan melalui proses hukum dan upaya pemulihan bagi korban,” kata Nahar.

Dihubungi terpisah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dian Sasmita mengatakan pihaknya sedang mendalami kasus tersebut. Ia mendorong UPTD PPA Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa tengah fokus terhadap dukungan pemulihan anak korban.

“Karena anak korban tentunya ada kerentanan ketika ditanya berulang-ulang terkait kasusnya. Pendampingan psikolog secara intensif dan peksos sangat penting,” ujarnya. (Z-9)