Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BEASISWA Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diharapkan tak hanya mengistimewakan program jurusan sains dan teknologi (saintek), tetapi juga kluster ilmu humaniora. Pengistimewaan itu disampaikan secara tersirat oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro beberapa hari lalu.
Menurutnya, penerima beasiswa LPDP bakal lebih diutamakan bagi mahasiswa yang mengambil program studi saintek guna mendukung pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti hilirisasi, swasembada pangan, swasemba energi, dan ketersediaan air.
Kendati demikian, anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meminta pemerintah tak hanya mengistimewakan jurusan saintek. Ia meminta agar tidak ada pandangan bahwa ilmu sosial humaniora tidak penting. Oleh karenanya, Bonnie berharap mahasiswa pencari beasiswa LPDP untuk jurusan humaniora tidak tersisihkan.
"Contoh, saya ini kan sebelum jadi anggota DPR, saya sekretaris Tim Repatriasi (Koleksi Asal Indonesia), benda yang kita pulangin dari Belanda tuh, itu juga kan membutuhkan riset, membutuhkan penelitian, membutuhkan sarjana-sarjana yang hebat-hebat," terang Bonnie, Jumat (8/11).
Baginya, kerja-kerja pemulangan benda bersejarah itu juga butuh didukung oleh pemerintah. Ia menyinggung, negara-negara maju memiliki banyak ahli di berbagai bidang, termasuk ahli Indonesia dan ahli Jawa.
Ia pun meminta pemerintah mempertimbangkan ulang wacana untuk mengutamakan penerima beasiswa LPDP pada jurusan saintek. Menurutnya, prinsip keadilan, kesetraraan, dan pemerataan merupakan hal yang penting untuk mengambil kebijakan terkait LPDP di kemudian hari.
"Negara kan harus men-support semua bidang keilmuan dan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak bangsa. Jangan kemudian nanti mendahulukan ilmu ini, mendahulukan ilmu itu, sains, yang satunya ketinggalan," tandasnya. (J-2)
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Hasil studi tersebut merupakan momentum untuk meningkatkan minat serta partisipasi masyarakat terhadap saintek.
Konsep pada berpikir komputasional ini menggunakan metode dengan membagikan masalah tersebut ke dalam suatu permasalahan yang lebih simpel dan sederhana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved