Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial langsung melakukan penanganan awal dampak konflik adat yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, Kab. Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tagana langsung membantu mengungsikan para korban dari Desa Bugalima ke Desa Wureh, dan menyalurkan bantuan dasar.
“Bantuan awal sudah mulai didistribusikan sejak tanggal 21 Oktober setelah kejadian itu terjadi, jadi kami langsung menyalurkan bantuan yang ada di lumbung sosial,” kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam, Adrianus Alla, Kamis (24/10).
Dalam pertikaian yang terjadi akibat sengketa lahan adat antara warga Desa Bugaliman dan Desa Ilepati tersebut, puluhan rumah warga terbakar. Akibatnya, sebanyak 52 KK terdampak dan harus mengungsi.
Pascaevakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dari lumbung sosial terdekat di Flores Timur segera disalurkan kepada para korban terdampak sembari menunggu bantuan berikutnya tiba.
“Kami juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, permakanan mereka. Yang kami lakukan ialah menyalurkan bantuan kebutuhan dasar melalui lumbung sosial yang ada di Flores Timur seperti makanan siap saji, makanan pokok dan lainnya,” lanjut Adrianus.
Selain bantuan dari lumbung sosial tersebut, saat ini Kementerian Sosial juga tengah mengirimkan bantuan-bantuan lainnya dari gudang induk di Bekasi dan gudang sentra Kemensos. Bantuan tersebut diperkirakan akan tiba pada Jumat (25/10).
Kementerian Sosial juga akan menemui tokoh-tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat sebagai upaya untuk mencari akar sengketa dan mencari pemecahan sengketa lahan adat yang terus berulang tersebut.
Adrianus menambahkan tim dari Kementerian Sosial pun akan melakukan asesmen bagi warga guna menggali potensi pemberdayaan yang ada. Diharapkan pemberdayaan itu nantinya bisa membuat warga tidak hanya menggantungkan perekonomiannya dari hasil pertanian dan warga pun bisa berdaya secara ekonomi sehingga bisa mengurangi pemicu terjadinya konflik sosial ke depannya. (H-2)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data.
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Langkah pemerintah yang berujung pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan dinilai berisiko tinggi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menegaskan bahwa proses validasi peserta PBI JKN tersebut tidak boleh dilakukan secara mendadak, terutama bagi pasien yang menderita penyakit kronis.
KEMENTERIAN Sosial menyatakan akan membuka opsi pengaktifan kembali atau reaktivasi otomatis peserta PBI JKN yang menderita penyakit kronis dan katastropik.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Matahari Pagi Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang
BULOG Cabang Tegal, menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan bencana banjir Pekalongan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Di tengah proses pemulihan pascabencana, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan menjadi semakin mendesak.
PT Pertamina melalui Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin menunjukkan peran dalam penanganan bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved