Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JUMLAH Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kabarnya bakal jauh lebih gemuk dari Kabinet Indonesia Maju era Jokowi-Ma'ruf Amin. Yakni dari 33 kementerian menjadi 46 kementerian, termasuk kementerian koordinator.
Salah satu usulan yang masuk terkait kementerian baru adalah pembentukan Kementerian khusus Haji dan Umrah.
Sehubungan a usulan ini, stakeholder haji dan umrah meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat melakukan kajian lebih mendalam.
Baca juga : Amphuri Harap Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk seperti Arab Saudi
Permintaan ini disampaikan Konsorsium Berkah Bersama (KBB) yang terdiri dari sejumlah asosiasi penyelenggara haji dan umrah. Masing-masing Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Bersathu, dan Kesthuri.
Muhammad Tauhid Hamdi, Bendahara KBB, mengatakan, pihaknya menghormati bahwa pembentukan kabinet dan pemilihan menteri adalah hak progratif Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.
Namun, lanjut dia, dengan berbagai pertimbangan maka 5 asosiasi yaitu Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Kesthuri dan Bersathu menilai perlunya kajian yang lebih mendalam atas usulan pembentukan Kementerian khusus haji dan umrah. Sebab kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan memakan waktu yang lama.
Baca juga : Presiden AS Joe Biden Kirim Delegasi Hadiri Pelantikan Prabowo Subianto
"Semua peraturan perundang undangan tentang haji dan umrah yang selama ini menjadi kewenangan Kementerian Agama harus diubah. Ini menyusul pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan tentunya butuh waktu bagi DPR yang baru," kata Muhammad Tauhid Hamdi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Sementara, beber dia, proses persiapan penyelenggaraan haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sekarang sudah berjalan.
Karena itu, akan ada banyak perubahan yang harus dilakukan dengan pembentukan kementerian baru ini. Baik dari sisi administrasi maupun teknis penyelenggaraannya.
Baca juga : Jokowi Optimistis Prabowo Tumbuhkan Ekonomi
Muhammad Tauhid Hamdi lebih menyarankan agar pemerintahan mendatang lebih mempertimbangkan untuk membentuk badan nasional yang bersifat independen. Badan ini nantinya terpisah dengan Kemenag.
"Saran saya urusan penyelenggaraan haji dan umrah tetap terpisah dari Kemenag. Namun melalui Badan Nasional yang bersifat independen dan setara dengan Kementerian. Namun pada tahap awal Kemenag tetap terlibat sebagai bagian proses transisi agar proses musim Haji 2025 berjalan lancar," ujarnya.
Sekadar informasi, Kementerian Agama sudah memulai proses persiapan musim Haji 1446 H/2025 M sejak bulan September 2024 lalu.
Mengutip laman Kemenag, 16 September 2024, tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji sudah dimulai pada acara Malam Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H dan Pemberian Kuota 1446 H di Mekah, 19 Juni 2024, atau 12 Zulhijjah 1445 H.
Saat itu, diumumkan kuota haji 1446 H/2025 M bagi negara-negara pengirim jemaah haji. Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji. (S-1)
KANTOR Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Mekah menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Abdul Fattah Mashat.
Deputi Kemenhaj dan Umrah Saudi berpesan agar seluruh stakeholders di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji 2026 sedari awal.
MENKO Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) diubah statusnya menjadi kementerian.
Kementerian khusus akan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji.
MUI mendukung presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian haji dan umroh dalam kabinetnya.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut soal praktik keserakahan yang disebut serakahnomics. Pengamat singgung Jabatan publik dirangkap demi honorarium ganda
Kejagung merupakan penegak hukum yang harus komit menindaklanjuti perintah Presiden. Namun, semua perintah wajib dipelajari dengan baik untuk menyamakan tugas dan kewenangan.
Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram (kg).
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes
PRESIDEN Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo, memberikan sinyal bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Kunjungan Prabowo ke Jawa Tengah selama dua hari
Presiden Prabowo Subianto meresmikan koperasi merah putih. Pemerintah resmi meluncurkan 80 ribu koperasi desa. Prabowo menyebut koperasi seperti lidi dapat menjadi alat yang kuat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved