Transisi Energi dan Perubahan Iklim Diharapkan Jadi Topik Debat Pilkada 2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Daerah (KPUD) diminta memasukkan isu transisi energi dan perubahan iklim sebagai salah satu topik utama dalam debat Pilkada 2024. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut transisi energi bukan hanya isu nasional, tetapi juga isu daerah. Para calon kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan dan program yang mereka canangkan sejalan dengan upaya nasional dan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan melawan dampak perubahan iklim.

“Oleh karena itu, kami menganggap penting agar KPU dan KPUD memasukkan isu ini dalam agenda debat Pilkada 2024," kata Fabby dalam keterangan yang diterima, Jumat (11/10).

Baca juga : KPU DKI: Debat Perdana Cagub DKI Bahas Isu Krusial

Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga nirlaba yang fokus pada isu energi, iklim, dan lingkungan, telah mengirimkan surat resmi kepada KPU dan KPUD di 7 provinsi di Indonesia.

IESR memandang bahwa transisi energi dan perubahan iklim salah satu tantangan krusial yang harus dihadapi oleh para calon kepala daerah. Tujuannya untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Dalam surat tersebut, Fabby mengatakan IESR menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung target nasional untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 atau lebih awal, serta target energi terbarukan yang telah dicanangkan pemerintah.

Baca juga : Bawaslu Dilarang Tebang Pilih, Apalagi Membiarkan Pelanggaran Paslon Saat Kampanye

Pemerintah daerah dinilai memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan transisi energi. Contohnya mulai dari pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), peningkatan efisiensi energi, pertumbuhan ekonomi hijau, hingga pengurangan ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Dengan memasukkan isu transisi energi dalam debat Pilkada, ujar dia, calon kepala daerah tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga membantu masyarakat untuk memahami visi dan misi mereka dalam mengatasi tantangan energi dan lingkungan di tingkat lokal.

“Surat permintaan resmi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam agenda transisi energi nasional, serta mendorong debat Pilkada yang lebih relevan dan berorientasi pada masa depan,” pungkasnya. (H-3)