Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah (FR PTMA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana yang bertema ”Strategi Menuju Indonesia Maju dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Rabu(2/1 )dan penutupan di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Kamis (3/10).
Kegiatan yang diselenggarakan secara khusus bertajuk ”Sumbang Pemikiran Rektor PTMA untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Rakernas Forum Rektor PTMA” itu dihadiri para Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah seluruh Indonesia. Turut hadir pula Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM Bahlil Lahaladia.
Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Dr Gunawan Budiyanto mengutarakan tujuan kegiatan ini, pertama, untuk menyampaikan gagasan pemikiran Rektor PTMA dan membantu memberikan solusi kepada pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara terkait dengan pendidikan, politik, penegakan hukum, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam secara hijau dan mandiri, serta peran BUMN dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan UMKM.
Baca juga : Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Siap Kawal Pemilu dan Tegakkan Asas Luber Jurdil
Kedua, merumuskan program kerja Forum Rektor PTMA periode 2023-2025. "Rekomendasi dan usulan kami berbentuk naskah akademik kepada pemerintahan baru.Karena kita berasal dari masyarakat akademik, maka produk naskah akademik yang kita sumbangankan dari pemikiran akademisi Muhammadiyah kepada presiden terpilih Prabowo Subianto,"ungkap Gunawan Budiyanto kepada wartawan usai penutupan Rakernas Forum Rektor PTMA di BSD,Tangsel, Kamis (3/10).
Pihaknya juga memberikan sejumlah masukan dan pandangan tentang arah demokrasi Indonesia. "Tetapi lebih detailnya kepada hal hal yang sangat berhubungan dengan pendidikan," tegas Gunawan yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Dikatakan Forum Rektor PTMA diantaranya menyoroti masih banyak kebijakan yang justru memberikan suasana kurang kondusif dan menguntungkan kalangan swasta terutama dalam bidang pendidikan.
"Kita melihat Pak Prabowo tokoh yang terbuka maka kami Forum Rektor perguruan tinggi Muhammadiyah melihat masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki, terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan," cetusnya.
Baca juga : Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Resmikan Forum Rektor
Dia mencontohkan Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 tentang Akreditasi, dalam hal status institusi universitas atau perguruan tinggi, kriteria unggul, sangat baik, dan baik dihilangkan, dan digantikan menjadi terakreditasi dan tidak terakreditasi.
"Nah bagi kami, bagi swasta, khususnya bagi perguruan tinggi Muhammadiyah ini merugikan, karena upaya kami untuk menjadi unggul itu luar biasa besarnya dari sudut biaya, tenaga, pikiran dan sebagainya. Manakala hanya disamakan dengan sebuah perguruan tinggi baru, yang dia juga terakreditasi, kami juga terakreditasi itu menjadi tidak spesifik. Artinya upaya dari perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah puluhan tahun mengelola dengan sungguh sungguh membantu pemerintah, didalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih gemilang, itu menjadi terabaikan.Sebab disamakan engan perguruan tinggi yang baru berumur lima tahun, karena sama sama punya status terakreditasi, itu yang akan kita berikan masukan kepada presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto," papar Gunawan.
Selain itu,FR P MA menyoroti kalangan swasta yang mengabdi melalui dunia pendidikan dan berperan membantu pemerintah, tetapi kenyataannya dibebani pajak. "Padahal kami ini institusi yang mandiri, yang dengan sukarela ikut membantu pelaksanaan program pendidikann sebagai konsekuensi amanat konstitusi kepada pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka janganlah kami dianggap sebuah perusahaan" tukasnya.
Secara keseluruhan perguruan tinggi swasta institusi yang nirlaba, yang orientasinya bukan bisnis tetapi pendidikan. Hal Ini merupakan bagian dari konstribusi rasa kecintaan kepada NKRI ini, walaupun harus mencari biaya sendiri. "Umumnya perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, karena kami sudah berbuat jauh hari sebelum republik ini ada," tandasnya.
Gunawan melanjutkan Forum Rektor PTMA berharap kepada presiden terpilih untuk memilih calon pembantu pembantunya sesuai dengan track record dan jam terbang. "Janganlah sosok pembantu presiden diambil mereka yanh tidak tahu tentang budaya, tidak tahu tentang pendidikan, kemudian dia disitu, yang tidak tahu tentang kesehatan, ditunjuk menjadi menteri kesehatan. Jadi kami merekomendasikan agar supaya jam terbang itu diperhatikan," pungkas Gunawan.(H-2)
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
CPA Australia telah hadir di ASEAN selama 70 tahun. Indonesia menjadi pasar strategis sejak lembaga ini membuka kantor perwakilan di Jakarta pada 2011.
PEMERINTAH telah menetapkan Koding dan kecerdasan artifisial (KA) sebagai 'mata pelajaran pilihan' di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Meninggalnya Kwik Kian Gie, tokoh dan guru bangsa yang dapat menjadi tauladan. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan Indonesia kehilangan nasionalis
Istana telah menyampaikan undangan peringatan HUT ke-80 RI kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Indonesia memberikan bantuan pengobatan kepada sekitar 2.000 warga Gaza korban perang.
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved