Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Panitia khusus (pansus) Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Marwan Jafar menyebut ada usulan dan rekomendasi bagi pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Ia mengatakan Prabowo sebaiknya memilih orang yang ahli di bidangnya untuk memimpin Kementerian Agama, apalagi memimpin pelaksanaan ibadah haji.
"Tidak boleh memilih orang seperti ini (sebagai menteri) dan memilih orang yang cakap dan kompeten di bidang pelayanan haji," kata Marwan.
Baca juga : Sedang Berada di Perancis, Menag Yaqut Berhalangan Penuhi Panggilan Pansus Haji
Hal itu setelah banyak temuan dari pansus haji yang menemukan fakta bahwa pelaksanaan haji 2024 tidak kompeten.
"Pelayanan haji 2024 memang menyedihkan dan sangat ironi. Sebagai negara mayoritas penduduk muslim maka itu menyedihkan sekali pelaksanaannya sangat tidak kompeten dan tidak kredibel," ungkapnya.
Marwan menyebut bahwa pelaksana haji 2024 telah melanggar Pasal 64 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurutnya dalam aturan itu disebut pembagian kuota haji plus 8%, namun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuatnya menjadi 50%.
Baca juga : Tiga Kali Mangkir, Pansus Berencana Seret Paksa Menag
"Disitu sudah terang menderang bahwa ada ketidaktaatan dan ketidakpatuhan ada dugaan kuat melanggar hukum Kementerian Agama memberikan 50:50 kepada haji reguler dan plus dari tambahan kuota 20 ribu sehingga itu sudah melanggar Pasal 64," ujar dia.
"Banyak hal dan didalami secara penuh tidak akan selesai. Tapi paling tidak memberikan gambaran bahwa pelaksanaan haji kemarin amburadul seperti pesawat Garuda Indonesia yang tidak menyiapkan pesawat cadangan untuk haji sehingga delay luar biasa," tambahnya.
Kemudian, Marwan menuturkan dapur yang dikelola untuk penyelenggaraan ibadah haji seharusnya memasak makanan Indonesia. Namun, terangnya, yang datang untuk jemaah makanan cepat saji. Pansus, terang dia, mempertanyakan tender bumbu, dapur, katering, hingga pemondokan.
"Sehingga saya diduga kuat korupsi atau punglinya luar biasa.Peran staf khusus kuat sekali, dan kelabakan ketika ditanya bahkan mencoba membersihkan diri dengan melempar ke lembaga-lembaga lain yang melakukan intervensi," pungkasnya. (H-3)
Menag Nasaruddin Umar ajak umat Islam jadikan Idulfitri 1447 H momentum asah empati sosial. Simak pesan menyentuh Menag tentang makna kemenangan sejati di sini.
Menag menambahkan, menjaga harmoni menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan ulama dalam menyikapi persoalan keagamaan.
Menag Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
Menag Nasaruddin Umar lapor ke Presiden Prabowo terkait kesiapan Idulfitri 2026. Di Bali, malam takbiran disepakati tanpa sound system dan dibatasi hingga jam 9 malam
UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
Presiden menekankan bahwa momen kemenangan ini harus menjadi momentum bagi seluruh rakyat untuk mempererat tali persaudaraan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan PLTD.
Oleh karena itu, Prabowo meyakini konsep pohon industri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah perlu segera diberlakukan terhadap seluruh komoditas strategis.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Prabowo juga menyatakan negara tidak akan menolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved