Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Panitia khusus (pansus) Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Marwan Jafar menyebut ada usulan dan rekomendasi bagi pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Ia mengatakan Prabowo sebaiknya memilih orang yang ahli di bidangnya untuk memimpin Kementerian Agama, apalagi memimpin pelaksanaan ibadah haji.
"Tidak boleh memilih orang seperti ini (sebagai menteri) dan memilih orang yang cakap dan kompeten di bidang pelayanan haji," kata Marwan.
Baca juga : Sedang Berada di Perancis, Menag Yaqut Berhalangan Penuhi Panggilan Pansus Haji
Hal itu setelah banyak temuan dari pansus haji yang menemukan fakta bahwa pelaksanaan haji 2024 tidak kompeten.
"Pelayanan haji 2024 memang menyedihkan dan sangat ironi. Sebagai negara mayoritas penduduk muslim maka itu menyedihkan sekali pelaksanaannya sangat tidak kompeten dan tidak kredibel," ungkapnya.
Marwan menyebut bahwa pelaksana haji 2024 telah melanggar Pasal 64 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurutnya dalam aturan itu disebut pembagian kuota haji plus 8%, namun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuatnya menjadi 50%.
Baca juga : Tiga Kali Mangkir, Pansus Berencana Seret Paksa Menag
"Disitu sudah terang menderang bahwa ada ketidaktaatan dan ketidakpatuhan ada dugaan kuat melanggar hukum Kementerian Agama memberikan 50:50 kepada haji reguler dan plus dari tambahan kuota 20 ribu sehingga itu sudah melanggar Pasal 64," ujar dia.
"Banyak hal dan didalami secara penuh tidak akan selesai. Tapi paling tidak memberikan gambaran bahwa pelaksanaan haji kemarin amburadul seperti pesawat Garuda Indonesia yang tidak menyiapkan pesawat cadangan untuk haji sehingga delay luar biasa," tambahnya.
Kemudian, Marwan menuturkan dapur yang dikelola untuk penyelenggaraan ibadah haji seharusnya memasak makanan Indonesia. Namun, terangnya, yang datang untuk jemaah makanan cepat saji. Pansus, terang dia, mempertanyakan tender bumbu, dapur, katering, hingga pemondokan.
"Sehingga saya diduga kuat korupsi atau punglinya luar biasa.Peran staf khusus kuat sekali, dan kelabakan ketika ditanya bahkan mencoba membersihkan diri dengan melempar ke lembaga-lembaga lain yang melakukan intervensi," pungkasnya. (H-3)
UNGGAHAN di media sosial menarasikan bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar akan memaksimalkan zakat dan wakaf untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak benar atau hoaks
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
PITI memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Agama (Memang), Nasaruddin Umar, tentang Imlek.
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan salat tidak hanya memiliki nilai kesalehan spiritual, memiliki nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kelestarian alam menyambut isra mikraj
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan solidaritas dan empati kebangsaan bagi korban bencana
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta terus konsisten mendorong solusi damai yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi rakyat Palestina.
Usai pertemuan Hambalang, saham grup Prajogo Pangestu melonjak hingga ARA. Pasar menilai sinyal kesinambungan kebijakan dan proyek strategis.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved