Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Panitia khusus (pansus) Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Marwan Jafar menyebut ada usulan dan rekomendasi bagi pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Ia mengatakan Prabowo sebaiknya memilih orang yang ahli di bidangnya untuk memimpin Kementerian Agama, apalagi memimpin pelaksanaan ibadah haji.
"Tidak boleh memilih orang seperti ini (sebagai menteri) dan memilih orang yang cakap dan kompeten di bidang pelayanan haji," kata Marwan.
Baca juga : Sedang Berada di Perancis, Menag Yaqut Berhalangan Penuhi Panggilan Pansus Haji
Hal itu setelah banyak temuan dari pansus haji yang menemukan fakta bahwa pelaksanaan haji 2024 tidak kompeten.
"Pelayanan haji 2024 memang menyedihkan dan sangat ironi. Sebagai negara mayoritas penduduk muslim maka itu menyedihkan sekali pelaksanaannya sangat tidak kompeten dan tidak kredibel," ungkapnya.
Marwan menyebut bahwa pelaksana haji 2024 telah melanggar Pasal 64 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurutnya dalam aturan itu disebut pembagian kuota haji plus 8%, namun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuatnya menjadi 50%.
Baca juga : Tiga Kali Mangkir, Pansus Berencana Seret Paksa Menag
"Disitu sudah terang menderang bahwa ada ketidaktaatan dan ketidakpatuhan ada dugaan kuat melanggar hukum Kementerian Agama memberikan 50:50 kepada haji reguler dan plus dari tambahan kuota 20 ribu sehingga itu sudah melanggar Pasal 64," ujar dia.
"Banyak hal dan didalami secara penuh tidak akan selesai. Tapi paling tidak memberikan gambaran bahwa pelaksanaan haji kemarin amburadul seperti pesawat Garuda Indonesia yang tidak menyiapkan pesawat cadangan untuk haji sehingga delay luar biasa," tambahnya.
Kemudian, Marwan menuturkan dapur yang dikelola untuk penyelenggaraan ibadah haji seharusnya memasak makanan Indonesia. Namun, terangnya, yang datang untuk jemaah makanan cepat saji. Pansus, terang dia, mempertanyakan tender bumbu, dapur, katering, hingga pemondokan.
"Sehingga saya diduga kuat korupsi atau punglinya luar biasa.Peran staf khusus kuat sekali, dan kelabakan ketika ditanya bahkan mencoba membersihkan diri dengan melempar ke lembaga-lembaga lain yang melakukan intervensi," pungkasnya. (H-3)
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan salat tidak hanya memiliki nilai kesalehan spiritual, memiliki nilai kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kelestarian alam menyambut isra mikraj
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan solidaritas dan empati kebangsaan bagi korban bencana
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Selain sumber dana ZIS tersebut, Islam juga memiliki instrumen lain seperti dana yang berasal dari sanksi atau denda untuk kemaslahatan umat.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menyinggung peran Indonesia dalam membangun ASEAN sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan.
Menurut Abraham, pertemuan tersebut berjalan santai dan penuh dialog. Presiden Prabowo, kata dia, kerap menyelingi diskusi serius dengan candaan.
Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri puncak Harlah 100 Tahun NU meski persiapan kepresidenan telah dilakukan. PBNU menyebut pembatalan terjadi di saat terakhir karena tugas negara.
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved