Penerapan UU KDRT belum Optimal

SEJAK dua dekade berjalan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Padahal, sejak 20 tahun yang lalu tepatnya pada 22 September 2004, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pencegahan dan penegakan hukum perlindungan korban KDRT belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal itu membuat perempuan terutama istri kerap menjadi korban KDRT di tengah-tengah masyarakat.

Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Khotimun Sutanti mengatakan banyaknya kasus KDRT dan Femisida menjadi bukti bahwa implementasi UU PKDRT selama 20 tahun ini mengalami stagnan dan tidak signifikan dalam menurunkan angka kekerasan, terutama terkait dengan penegakan hukum dan pencegahannya.

Baca juga : Kementerian PPPA Pastikan Selebgram Berinisial CIN Korban KDRT di Bogor Mendapat Perlindungan

“Proses penegakan hukum di Indonesia dalam menangani perempuan korban kekerasan masih perlu diperbaiki. Misalnya penerapan pasal 16 yang seharusnya pelayanan kepada korban seperti akses rumah aman dan layanan konseling sudah harus diberikan dalam waktu 24 jam, tapi seringkali sampai sekarang masih sulit implementasinya,” katanya dalam Konferensi Pers “Menyikapi 20 Tahun UU PKDRT” secara daring pada Senin (23/9).

Khotimun menyoroti lemahnya penegakan hukum bagi korban KDRT, dalam hal ini sering kali pelaku kekerasan tidak ditahan sehingga mengancam keselamatan korban, bahkan dalam beberapa kasus, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) mencoba untuk mempertemukan san mendamaikan pelaku dengan korban.

“Terduga pelaku sekali kali tidak langsung ditahan pasca pelaporan, bahkan ada indikasi mengancam keselamatan korban, bahwa relasi kuasa dalam perkawinan dan rumah tangga itu juga sering terjadi. Beberapa kasus bahkan diberikan restorasi justice,” katanya.

Baca juga : Kaum Perempuan Berhak Bahagia, Jangan Ragu Lawan KDRT

Khotimun menyayangkan adanya tindakan restorasi justice atau inisiatif dari kepolisian yang mencoba membujuk atau mendorong bahkan menekan korban untuk memilih jalur diperdamaikan dengan pelaku. Hal ini tidak menurutnya, tidak mewujudkan rasa keadilan bagi korban. “Sering kali juga terjadi kasus-kasus kriminalisasi kepada korban,” jelasnya.

Selain itu, Khotimun juga mendorong pemerintah terutama pihak pengadilan untuk mengedepankan asas keadilan dengan mengedepankan perspektif dan hak-hak korban serta memberi rehabilitasi bagi pelaku.

“Pelaku ketika diadili sangat jarang yang kemudian diberikan tindakan rehabilitasi. Sebanyak 10% korban KDRT masih sering dilihat sebagai pilihan murni tidak dilihat ada relasi gender yang muncul dan harus sudah mendapat perhatian. Selain pidana, juga ada sanksi perdata yang jarang diperhatikan,” tuturnya.

Pencegahan KDRT juga harus segera dikuatkan mulai dari membangun dan menyelesaikan asas persoalan relasi gender yang berkeadilan. Menurut Khotimun, perspektif pembuat kebijakan terhadap relasi keadilan gender belum bisa terbangun, bahkan masih ada substansi aturan yang sampai saat ini sebetulnya tidak adil.

“Misalnya di undang-undang perkawinan pasal 34 yang masih menempatkan posisi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga. Itu yang menjadi salah satu yang bisa menjadi akar dari kekerasan,” katanya. (Z-8)