Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
REKTOR Universitas Telkom, Prof Dr Adiwijaya berbicara bagaimana mendesain sistem pendidikan nasional di bawah pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ia menyampaikan desain sistem pendidikan nasional ke depan mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi harus disesuaikan dengan umur anak-anak dan skill mereka.
"Jadi ada klasterisasi, namun muaranya berorientasi pada higher order thinking skills," kata Adiwijaya, Minggu (8/9).
Ia mencontohkan untuk siswa di sekolah dasar. Pada jenjang ini, desainnya tidak hanya bercerita tentang pengetahuan, tetapi lanjut pada pemahaman dan diberikan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa merasakan (menganalisis) apa yang diajarkan.
Baca juga : Pameran Seni Dukung Pendidikan Anak Kurang Mampu
Contoh lainnya, sebut Adiwijaya, pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam ekosistem perguruan tinggi, para mahasiswa tidak hanya diberikan pengetahuan dan pemahaman tapi dilanjut sampai bisa menganalisis, evaluasi bahkan menciptakan solusi dari masalah yang dihadaoi, sehingga ini dapat menjadi salah satu indikator kualitas mahasiswa sebagai problem solver.
"Kemampuan problem solving itu adalah yang pertama dan utama dalam sistem pendidikan, yang perlu dikembangkan lebih intensif lagi," tambahnya.
Tidak hanya kemampuan menyelesaikan masalah, mereka perlu diajarkan, bagaimana bekerjasama dengan orang lain. Apalagi persoalan bangsa ini makin kompleks, sehingga dengan kolaborasi maka kontribusi yang diciptakan akan semakin luas dan berdampak. Tak kalah pentingnya, urai Adiwijaya, adalah persoalan adaptasi teknologi.
Baca juga : Evaluasi Perencanaan Anggaran Pendidikan Harus Segera Dilakukan
"Adaptasi terhadap teknologi yang ada bukan hanya sekadar mengikuti dan menggunakan teknologi tapi perlu dipahami bagaimana teknologi bekerja dan dijadikan sebagai akselerator dalam penyelesaian masalah," paparnya.
Adiwijaya mengatakan, dengan tantangan menyiapkan SDM andal menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sosok andal dan mumpuni, yang memahami seluk beluk sistem pendidikan nasional ke depan. Tidak hanya sebagai konseptor tetapi juga eksekutor.
Di antara sosok yang tepat menahkodai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Amich Alhumami, yang saat ini menjabat Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas.
Baca juga : Kedubes Australia Buka Peluang Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi
"Pak Amich sudah banyak berperan dalam hal ini (Pendidikan, Kebudayaan, dan Iptek), termasuk menjaga pencapaian sustainable development goals, bagaimana peranannya dalam pembanguman nasional ini. (Beliau) salah satu sosok yang layak diperhitungkan," sebut Adiwijaya.
Ia menilai, dengan pengalaman panjang di Bappenas puluhan tahun, Amich Alhumami dinilai mampu membenahi sistem pendidikan nasional pada pemerintahan Prabowo-Gibran secara holistik, yang memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi dan SDM sekaligus.
"Track record Amich Alhumami memperlihatkan hal itu bagaimana tanggungjawab keterlaksanaan pendidikan yang berorientasi outcome, sehingga dapat memberikan dampak pada pembangunan Indonesia Emas 2045," tandasnya.
Revisi UU Sisdiknas yang mencakup akan UU Guru dan Dosen, UU Dikti, dan UU Pesantren dengan skema kodifikasi menjadi momentum yang sangat tepat untuk pembenahan sistem pendidikan Indonesia.
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Ubaid juga menegaskan bahwa putusan ini tidak bisa hanya dialamatkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tapi kepada Presiden selaku Kepala Negara.
Menurut Ina Liem, yang sesungguhnya dimaksud dalam putusan MK adalah bentuk bantuan operasional, mirip skema dana BOS, yang selama ini sudah diberikan ke sebagian sekolah swasta.
Esti Wijayati menekankan prioritas pendidikan dasar gratis dilakukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan SD-SMP negeri, termasuk swasta, tanpa dipungut biaya atau gratis akan dimasukkan ke UU Sisdiknas.
KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menanggapi terkait wacana penerapan kembalinya ujian nasional (UN). Menurutnya, masyarakat masih belum cukup dilibatkan
Lestari mendorong agar sosialisasi terhadap kebijakan baru yang akan diterapkan dapat dilakukan dengan tepat kepada para guru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved