Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang Sekolah Dasar (SD) mulai tahun ajaran 2027/2028 mendatang. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis memperkuat fondasi kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.
Menurutnya, penguasaan bahasa Inggris sejak SD akan menjadi bekal penting bagi generasi muda Indonesia untuk menghadapi persaingan global.
“Kebijakan ini menunjukkan arah pendidikan nasional yang visioner. Pengenalan bahasa Inggris sejak dini bukan sekadar soal bahasa, tetapi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang percaya diri, adaptif, dan berdaya saing di tingkat internasional,” kata Lestari melalui keterangan tertulis, Jumat (24/10).
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II itu menilai, pendekatan Kemendikdasmen yang menitikberatkan pada kemampuan komunikasi daripada tata bahasa sudah tepat.
“Pendekatan komunikatif akan membuat anak-anak tidak takut berbahasa Inggris. Fokusnya bagaimana mereka mampu mengekspresikan gagasan dengan percaya diri,” kata Rerie, sapaan Lestari Moerdijat.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di SD akan difokuskan pada peningkatan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi.
“Pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SD lebih banyak ditekankan pada aspek bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris sebagai science, tapi sebagai media komunikasi sehingga grammarnya tidak perlu terlalu banyak,” kata Mu’ti dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Jakarta, Rabu (22/10).
Lestari menekankan pentingnya kesiapan guru sebagai faktor utama keberhasilan kebijakan ini.
“Peningkatan kapasitas guru menjadi kunci. Negara harus memastikan adanya pelatihan dan pendampingan agar implementasinya efektif dan merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai kompetensi global yang wajib dimiliki generasi muda. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan kesiapan lapangan.
“Kebijakan ini positif, tetapi kesiapan di lapangan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah dasar, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki guru yang kompeten dan fasilitas pendukung yang memadai,” tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Rerie juga mendorong Kemendikdasmen untuk mempercepat program pelatihan dan sertifikasi bagi guru bahasa Inggris di jenjang SD. Ia menilai, tanpa dukungan tenaga pendidik yang berkualitas, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil.
Selain itu, pengembangan bahan ajar yang kontekstual dan sesuai usia siswa perlu menjadi perhatian.
“Kita tidak ingin bahasa Inggris menjadi beban bagi anak-anak. Pendekatannya harus komunikatif dan menyenangkan agar bisa membentuk fondasi kemampuan berbahasa yang kuat,” tambahnya.
Lestari berharap penerapan bahasa Inggris wajib di SD dapat meningkatkan daya saing anak bangsa dan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda di kancah global.
“Kebijakan ini harus menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Peran warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, sangat strategis dalam memastikan sekolah aman dan nyaman.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan masih ada siswa korban bencana banjir Aceh yang belajar di tenda pengungsian.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan dan perbaikan (revitalisasi) sekolah sebanyak 71 ribu satuan pendidikan pada 2026.
Pelaksanaan revitalisasi tahun 2025 dilakukan dengan sistem swakelola, dengan total progres 95 persen terselesaikan dari total 16.171 penerima manfaat program.
Kemendikdasmen resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 1/2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Menurut Lestari, sejumlah catatan itu memperlihatkan kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved