Sistem Pengendalian dan Surveilans Harus Ditingkatkan untuk Cegah Penularan Mpox

GURU Besar Pulmonologi FKUI yang juga Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama menjelaskan pemerintah harus segera mengendalikan kasus cacar monyet atau Mpox yang telah dinyatakan sebagai Kedaruratan Kesehatan Dunia oleh World Health Organization (WHO).

“Peningkatan kasus kembali di beberapa negara disebabkan clade 1b yg memang lebih ganas dari clade 2 yang dulu banyak dikenal. Seperti diketahui bahwa Mpox ini pernah dikategorikan sebagai kedaruratan atau PHEIC dan lalu dicabut karena terkendali, tetapi kini mewabah lagi,” kayanya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Minggu (25/8).

Prof Tjandra memaparkan ada beberapa cara yang bisa diterapkan seperti meningkatkan pemahaman masyarakat luas dan utamanya kelompok risiko tinggi. Selain itu pemerintah harus mengidentifikasi kasus, atau terduga kasus, yang hanya dapat dilakukan dengan surveilan yang ekstensif.

Baca juga : Perubahan dan Tantangan Mpox: Evolusi, Penyebaran, dan Tindakan Global

“Sedikitnya ada lima yang perlu dilakukan (pemerintah) di dalam negeri. Pertama, promosi kesehatan yg luas tentang penyakit ini. Kedua, surveilan untuk deteksi kasus yang mungkin ada di berbagai pelosok negara kita. Ketiga, peningkatan kemampuan diagnostik pasti untuk mpox ini. Keempat, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan kita di berbagai tingkatannya. Kelima, koordinasi dan kerjasama internasional tentang antisipasi perluasan penyakit antar negara,” paparnya.

Prof Tjandra mengatakan dengan adanya status kedaruratan kesehatan internasional mengenai Mpox, maka hal utama yang harus dilakukan negara-negara bukanlah menutup perbatasan, tapi memperkuat sistem pengendalian di dalam negerinya.

“Banyak pihak yang mempertanyakan apakah pemerintah perlu menutup pintu kedatangan dari negara-negara yang kini sedang terjangkit. Sudah terbukti waktu Covid-19 bahwa menutup perbatasan tidak menghambat Covid mendunia. Belum lagi kalau yang ditutup negara A sampai F misalnya, bagaimana menjamin bahwa di negara G sampai L misalnya belum ada kasus, kan tidak mungkin juga menutup perbatasan dari seluruh dunia,” tuturnya.

Baca juga : Bukan cuma Jakarta, 51 Kasus Cacar Monyet Menyebar di 5 Provinsi

Menurut Prof Tjandra, pemeriksaan suhu tubuh berbagai pintu masuk seperti bandara kita misalnya, tidak bisa menjamin penularan tidak terjadi, sebab suhu tubuh yang tidak panas belum tentu berhubungan dengan kondisi tidak sakit, bisa saja karena seseorang masih dalam masa inkubasi.

“Nanti sudah sampai negara kita, beberapa hari baru panasnya timbul dan penyakitnya sudah terlanjur menulari sekitarnya. Jadi yang utama adalah siapkan sistem kesehatan di dalam negeri, walau tentu tetap waspada kemungkinan dari luar negeri. Apalagi sebelumnya kita memang sudah pernah ada beberapa kasus Mpox ini di negara kita,” jelasnya.

Tjandra juga menekankan pentingnya pengendalian penularan Mpox melalui pemberian vaksinasi. Dikatakan bahwa saat ini sudah ada beberapa vaksin yang mendapat persetujuan negara-negara untuk pasien mpox, seperti Vaksin MVA-BN pada tahun 2019 di Amerika Serikat dan Kanada dan Juli 2022 di Uni Eropa walaupun ada yang masih bersifat emergency.

Sementara itu, Amerika telah melakukan persetujuan khusus vaksin ACAM2000 untuk imunisasi mpox, kendati masih dalam status khusus pula dalam ‘Expanded Access Investigational New Drug protocol’. Negara lain, di Jepang misalnya, vaksin LC16m8 pada Agustus 2022 akan mendapat lisensi untuk pencegahan mpox.

“Kita tunggu kebijakan pemerintah tentang bagaimana program vaksinasi mpox yang direncanakan di negara kita, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya. (H-2)