Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin berkoordinasi dengan legislator di komisinya untuk membantu mengatasi kasus perundungan yang menewaskan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis san Subspesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) inisial ARL.
“Korban mahasiswa PPDS Undip ini yang belakangan ini menjadi perhatian kami di Komisi IX ya, kami akan gerak cepat dengan stakeholder terkait dalam hal ini Kemenkes untuk mengusut kasus ini supaya tak terjadi pengulangan,” kata dia dikutip Rabu (21/8).
Mata rantai perundungan ini harus diputus karena pendidikan nerupakan gerbang belajar dan mendalami keilmuan, bukan untuk tebar pesona atas dominasi senior.
Baca juga : Polisi Bentuk Tim Khusus Usut Kematian Mahasiswi PPDS Undip
“Itu menjadi beban pikiran yang menjadi stres. Kita nanti ketemu Menteri Kesehatan saat rapat, itu akan langsung kita tanyakan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Alifudin dan rekan di komisinya akan menjadwalkan rapat internal terlebih dahulu dalam mengusut kasus satu ini. Katanya, baru setelah itu Komisi IX DPR akan memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Seperti diberitakan, seorang mahasiswi peserta program studi anestesi Universitas Diponegoro ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin (12/8). Mahasiswi tersebut diduga bunuh diri karena tidak kuat menghadapi perundungan yang dialaminya. (P-5)
SISWA Kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Maccini I/1 di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia diduga karena mengalami perundungan oleh teman sekolahnya.
Respons yang cepat dan deteksi dini dapat minimalisir dampak lebih buruk dari perilaku bullying, baik bagi korban, dan juga yang melakukan bullying.
Sidang menampilkan tiga terdakwa yaitu Taufik Eko Nugroho, Sri Maryani, dan Zara Yupita Azra
Kasus perundungan dan pemerasan PPDS Anestesi Undip Semarang tersebut masih dalam penanganan jaksa penuntut umum.
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
Dalam kasus perundungan ini, polisi telah memeriksa 36 saksi. Tak hanya itu, uang sebesar Rp97 juta juga telah disita.
Salah satu kebijakan penting yang mulai diterapkan adalah pembatasan jam kerja peserta didik maksimal 80 jam per minggu.
RUMAH sakit pendidikan di bawah naungan Kementerian Kesehatan mulai merealisasikan pemberian insentif kepada peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS).
Data tersebut dihimpun melalui jalur pengaduan resmi serta audit internal Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sejak 2023, pihaknya sudah mengamati terkait perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Konsep yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa PPDS bisa melakukan praktik dokter umum sebenarnya merupakan konsep yang lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved