Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) tak kunjung dibahas dan disahkan karena berpotensi menghambat Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat.
“Pembahasan awal pemerintah belum (ada), karena ini inisiatif dari DPR, sebenarnya ketika membangun IKN ini jadi momentum untuk menyelesaikan UU masyarakat adat. Tapi justru dengan adanya undang-undang ini (dipandang) bisa menghambat PSN atau proyek strategis nasional yang kebetulan banyak bertabrakan dengan kepentingan masyarakat adat,” katanya di Jakarta pada Senin (12/8).
Luluk menjelaskan desakan dari masyarakat sipil khususnya koalisi masyarakat adat dalam memperjuangkan RUU ini belum maksimal sehingga tak dilihat sebagai suatu yang urgen bagi negara.
Baca juga : Kepastian Pembangunan IKN Akan Dibahas Intensif Pemerintah Baru dan DPR
“Ada tiga hal yang membuat kenapa RUU itu bisa cepat yaitu pertama karena ada tekanan publik yang sangat mendesak dan kedua karena ada desakan dari pemerintah. Jika Pemerintah sudah mendesak biasanya RUU bisa selesai dalam hitungan hari, dan yang ketiga adalah karena dianggap sangat urgent sebagai sebuah kebutuhan bangsa,” jelasnya.
Melihat dinamika di legislatif yang masih tak satu suara mengenai pengesahan RUU MHA ini, Luluk mengira akan sulit meloloskan RUU tersebut menjadi UU pada periode ini, ia pun berharap RUU ini dapat dibahas lebih lanjut pada DPR periode 2024-2029.
“Kalau tahun ini rasanya tidak mungkin disahkan karena (alasan) waktu. Kita dalam waktu yang sangat dekat ini kita masih punya beberapa rancangan undang-undang yang itu juga sudah dipesan oleh pemerintah misalnya ada RUU TNI dan Polri,” jelasnya.
Baca juga : Komisi V DPR RI Soroti Progres Jalan Tol dan Infrastruktur Transportasi Jelang HUT RI di IKN
Luluk menuturkan bahwa RUU MHA menjadi salah satu aturan yang sejalan dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan Indigenous people, salah satunya konvensi CEDAW yang telah ditandatangani Indonesia sejak 40 tahun lalu.
“Masyarakat adat ini fraksi-fraksi tidak bulat jadi ada beberapa yang masih keberatan walaupun keberatan itu saya tidak mengerti apa dasarnya, karena Indonesia ini memang Bhinneka Tunggal Ika artinya ada pengakuan terhadap entitas masyarakat adat itu sudah semestinya (ada),” imbuhnya.
Kendati demikian, Luluk mengatakan bahwa pada akhirnya, DPR khususnya komisi IV menyiasati perlindungan masyarakat adat dengan memasukkannya dalam UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem (KSDHE) agar investasi yang hadir tidak mengganggu hak-hak masyarakat ada.
Baca juga : Gus Imin Sebut hanya Ketua DPR yang Upacara di IKN
“Minimal ada yang terkait dengan perlindungan hak masyarakat adat, pengakuan yang terkait ke hutan adat dan berbagai ekosistemnya. Kita juga membuat pengaturan terkait investasi yang tidak diperkenankan memasuki wilayah adat sepanjang tidak ada persetujuan dari pemangku adat. Sementara ini bisa kita gunakan untuk bisa melindungi hak-hak masyarakat adat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Luluk menjelaskan bahwa meski RUU MHA ini berpotensi carry over pada pemerintahan mendatang, namun pembahasannya tidak harus mengulang kembali dari nol. Lulu juga menekankan bahwa masifnya pembangunan, seharusnya menjadi momentum secara politis bagi masyarakat adat agar bisa menyuarakan lebih keras.
“Jadi ada beberapa yang carry over, tetapi RUU masyarakat ada tidak dihapus dari daftar. Kalau saya tidak salah juga masuk dalam daftar yang bisa dilanjutkan ke periode berikutnya tetapi tidak dari nol, jadi tinggal melanjutkan saja,” tandasnya. (H-2)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved