Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) ke-27 di Puncak, Bogor memberikan perhatian khusus dan fokus membahas soal mangrove.
Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM) pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Inge Retnowati menjelaskan, bahwa negara- negara anggota ASEAN sangat menyadari bahwa ada satu ekosistem penting di ASEAN.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Baca juga : KLHK RI Usulkan Lima Strategi Pengelolaan Mangrove untuk ASEAN di Forum ASOF
"Sementara kita tahu, dia punya nilai penting dalam pemenuhan komitmen global. Utamanya perubahan iklim, karena kapasitas simpanan karbon yang sangat tinggi. Karena itu, isu ini jadi pembahasan utama,"ungkap Inge saat memberikan keterangan pers, di sela ASEAN Working Group on Forest Products Development (AWG-FPD), kemarin.
Untuk itu lanjutnya, negara-negara ASEAN perlu duduk bersama, menyusun bersama, apa yang bisa dulakukan bersama karena kita ada di dalam satu kawasan regional.
"34 persen mangrove dunia, ASEAN yang punya. Dalam satu regional ini kita harus do something, kita harus kuat, harus solid," kata Inge.
Baca juga : Hari Kedua Forum ASOF 27 Tekankan Kebijakan Sertifikasi Hutan dan Pengembangan Hasil Hutan di ASEAN
Di pertemuan itu terungkap, bahwa persoalan-persoalan pengelolaan mangrove di ASEAN sama.
Masih menurut Inge, jadi tekanan dari pemanfaatan yang belum adanya kesadaran terhadap masalah lingkungan. Terjadinya pembukaan lahan yang menyebabkan kerusakan.
"Masalah yang dihadapi kurabg lebih sama. Isunya bisa sosial ekonomi karena memang masyarakat mungkin belum paham bagaimana bisa dapat ekonomi dengan mangrove," kata Inge.
Baca juga : ASEAN Perkuat Pengelolaan Hutan Lestari melalui ASOF 27
Adapun isu lainnya adalah soal kepastian status lahan, tenurial kehutanan. Itu sebetulnya kenapa KLHK menyusun Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPS).
Kepastian ini memang harus dipertahankan sebagai area. Ini bisa dilakukan dengan dikombinasi. Kepastian jangka panjangnya akan diapakan lahan mangrove tersebut.
"Tenurial excuse. Jadi kita juga memang harus memastikan status lahan."
Baca juga : Moment WWF, Suriname Belajar Rehabilitasi Mangrove dari Indonesia
"Jangan sampai kita rehabilitasi, nanti berubah. Sehingga kepastian lahan itu harus dituangkan dalam rencana formal. Paling tidak rencana tata ruang. Itu bagian dari solusi karena isu tadi. Isu ekonomi, isu tenorial, awearnes," sambungnya.
Adapun goal yang ingin dicapai dari pertemuan khusus membahas mangrove itu, katanya, ASEAN memiliki satu pemahaman. Bahwa ini sesuatu yang penting, krusial.
"Ekosistem mangrove ini krusial eport together. Dan seperti ini langkah- langkah yang diperlukan. Ini kesepakatan yang diputuskan, sehingga itu bisa dituangkan secara formal dalam kesepakatan ditingkat regional ASEAN. Kita disitu dulu," bebernya.
Setelah itu, akan dilanjutkan dengan lebih detAil. Jadi rincinya, seperti ini upayanya, saling belajar. Ada wadah atau flatform saling belajar, ada platform untuk berbagi
"Ada platform, ada model-model seperti percontohan kita akan bangun. Jadi pemahaman dan kerjasama yang memungkinkan. Kita tidak ingin terlalu yang besar, tapi ada percontohan yang bisa kita bangun," jelasnya.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan khusus di tingkat ASEAN mengenai mangrove ini.
"Kita belum pernah punya kesepakatan formal di mangrove di tingkat ASEAN. Ini susah. Mungkin tidak terkonsolidasi, belum berproses konsolidasi secara benar," ungkapnya.
Forum ASOF inilah, lanjutnya menjadi momentum yang sangat penting. Saat inj sudah saatnya semua memiliki kesadaran.
Kendati demikian pihaknya menyadarai ptoses konsolidasi ini perlu waktu dan kerjasama semua pihak, semua negara.
"Itu perlu proses untuk membuat awear. Ketika kita sudah paham seperti ini kondisinya, kita perlukan sebuah kesepakatan. Tapi ini tidak banding, kesepakatan di sebuah pertenuam ASOF ini, tidak kesepakatan banding. Kesepakatan untuk kita kerja bersama, pemahaman bersama," pungkasnya.(H-2)
Untuk diketahui Forum ASOF ke-27 ini berlangsung selama 5 hari mulai dari tanggal 15 Juli hingga 19 Juli di Pullman Hotel, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Semua negara anggota ASEAN hadir dalam kesempatan tersebut. (H-2)
Para peserta Mangrove Impact Fellowship tidak hanya belajar teori, tetapi juga melihat langsung aplikasi teknologi dalam konservasi melalui peluncuran Platform Mandara milik KLHK.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Hingga tahun 2025, capaian rehabilitasi mangrove M4CR di Provinsi Kalimantan Utara seluas 6.543 hektare.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Upaya pemulihan lingkungan pesisir di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menunjukkan hasil konkret.
Keberhasilan Novotel Suites Yogyakarta Malioboro meraih penghargaan ASEAN Green Hotel Standard menjadi pencapaian baru sekaligus bentuk validasi atas komitmen dan upaya berkelanjutan.
Kawasan Asia Tenggara telah lama menjadi episentrum global penularan dengue. Berdasarkan data terbaru, hampir 400.000 kasus dilaporkan di wilayah ini sepanjang 2025.
Pasar ASEAN memberikan kontribusi signifikan sebesar 36,5% dari seluruh kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada periode Januari–November 2025.
DI tengah upaya pemulihan dan penguatan pariwisata regional pasca-pandemi, kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk menggerakkan kembali sektor perjalanan di Asia Tenggara.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sugiono menegaskan, peran ASEAN saat ini semakin penting sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved