KLHK RI Usulkan Lima Strategi Pengelolaan Mangrove untuk ASEAN di Forum ASOF

INDONESIA memimpin dalam soal mangrove di ASEAN. Hal itu disampaikan Dida Migfar Ridha, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, di Opening The Twenty-Seventh ASEAN Senior Officials on Forestry and its Related Meetings, di Pullman Hotel, Puncak, Bogor, Kamis (18/7).

"Indonesia lead dalam mangrove. Kalau di dalam Strategic ASEAN itu, kita ingin memimpin aksi- aksi sebagaimana Indonesia lakukan," kata Dida.

Untuk diketahui dari luas area mangrove di dunia, ASEAN memiliki 34 persen area mangrove. Dan dari negara-negara ASEAN, secara luasan area, Indonesia memiliki mangrove terbesar. Luas areanya mencapai 23 persen atau 3,44 juta hektare.

Baca juga : Hari Kedua Forum ASOF 27 Tekankan Kebijakan Sertifikasi Hutan dan Pengembangan Hasil Hutan di ASEAN

"Di tingkat ASEAN, mangtove terbesar adalah di Indonesia. Kita memimpin bukan saja karena luasannya, tapi Indonesia juga mengembangkan world mangrove center. Punya institusi khusus untuk rehabilitasi dan kita menyusun regulasi. Indonesia juga sudah mengembangkan banyak metodologi," ungkap Dida saat jumpa pers usai membuka acara.

Dia menjelaskan, dengan negara ASEAN mangtove network ini, akan bekerja sama, berbagi pengalaman, dan berbagi metodologi.

"Kita punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove".

Baca juga : ASEAN Perkuat Pengelolaan Hutan Lestari melalui ASOF 27

Pada kesempatan yang sama Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM) pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Inge Retnowati menyampaikan ada lima strategi dalam pengelolaan mangrove yang diusulkan Indonesia untuk ASEAN.

"Kita harapkan strategi ini bisa diterima secara formal oleh semua negara Asean dalam pertemuan ASOF meeting besok,"katanya.

Kelima strategi itu, pertama mapping and assesment. Strategi ini untuk mengetahui mangrove yang dimiliki di mana saja, keadaannya seperti apa? Baik atau tidak, terdegradasi atau tidak.

Baca juga : Moment WWF, Suriname Belajar Rehabilitasi Mangrove dari Indonesia

"Kita, harus punya profil mangrove ASEAN. Sehingga kita juga punya standar untuk mengukur dia baik- baik saja atau tidak".

Yang kedua, enhancing awareness capasity. Sedangkan yang ketiga government. Jadi kita, lanjutnya, harus membangun tata kelola yang baik. Kita sadar bahwa dari tingkat tapak harus dibungkus dengan sebuah tata kelola yang baik."

Yang keempat, intervensi teknikal. Jadi intervensi teknis ini harus tepat. Karena itu Indonesia harus belajar dari pengalaman, belajar antar negara, belajar antarkomunitas, antarahli.

Baca juga : Tersangka Perusak Mangrove di Belitung Timur Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Miliar

"Yang terbaik intervensi itu seperti apa. Karena kita pahami kondisi bio fisik berbeda- beda. Bio fisik sama, sosio ekomi beda-beda. Sehingga intervensinya beda-beda. Itu yang harus kita cermat," jelasnya.

"Poin butir keempat ini, interpensi teknis ini harus kita tekankan."

Dan untuk yang terakhir atau kelima, katanya, ini sangat penting untuk level regional. Karena itu harus menyusun sebuah skema dimana understanding itu kita tumbuhkan.

"Policy dialog yang dibutuhkan, antar negara, kita sediakan kesempatan- kesempatannya. Karena antar negara ada saling membutuhkan satu sama lain, saling support. Jadi enabling understanding policy dialog antar negara," pungkasnya. (H-2)