Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk membentuk tim satuan tugas (satgas) vaksinasi polio, sekaligus meningkatkan penanganan terhadap tuberkulosis (TBC). Menurut Mendagri, baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
"Kami telah mendengar dari Menteri Kesehatan dan sudah dibahas dalam rapat tingkat Presiden terkait dua masalah kesehatan ini. Polio telah menyebabkan banyak anak mengalami cacat pada kaki mereka, sementara TBC juga membutuhkan perhatian serius," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (15/7).
Beberapa Pemda yang sudah menerbitkan PIN Polio antara lain Provinsi Banten, DKI Jakarta, DIY, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, namun Papua tetap menjadi fokus utama yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Baca juga : Target Sub PIN Polio Capai 95 Persen di Tiap Putaran
"Masih ada kebutuhan besar di Papua, terutama di Papua Tengah, Papua induk, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang belum membentuk tim untuk mengatasi kasus polio," ungkapnya.
Tito menegaskan bahwa meskipun vaksin dan obat untuk polio dan TBC sudah tersedia, upaya pencegahan yang tepat waktu sangat penting mengingat dampak jangka panjang dari kedua penyakit tersebut.
Di samping itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Yudhi Pramon menyatakan bahwa masih ada beberapa Pemda yang belum cukup aktif dalam penanggulangan polio, khususnya di Papua. Cakupan imunisasi polio di Papua pada tanggal 13 Juli 2024 masih di bawah target nasional, dengan hanya 49,8% untuk dosis pertama dan 20,7% untuk dosis kedua.
"Dari data per 2 Juli 2024, ada 10 kabupaten/kota dengan tingkat notifikasi TBC tertinggi, namun masih ada beberapa daerah yang belum mencapai target yang diharapkan," tambahnya.
Upaya terus dilakukan untuk mempercepat cakupan vaksinasi di daerah-daerah yang masih tertinggal, dengan harapan agar dukungan penuh dari Pemda dapat membantu menanggulangi masalah ini secara efektif. (Z-10)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
Imunisasi tidak dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus apabila dia memiliki gangguan medis kontra indikasi.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
Akses layanan imunisasi yang terbatas, pasokan vaksin yang terganggu, konflik, situasi kemanusiaan yang sulit menjadi faktot bayi belum diimunisasi.
Vaksinasi influenza memang tidak menjamin anak bebas dari flu sepenuhnya, namun dapat mencegah gejala menjadi berat atau komplikasi serius.
PBB memperingatkan kesenjangan imunisasi semakin melebar, karena maraknya misinformasi dan pemangkasan drastis bantuan internasional.
Salah satu kendala utama dalam mencapai target IDL di Pangkalpinang adalah masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved