Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIOLOG dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis mengatakan pemerintah harus lebih serius mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak, ia juga menilai bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak hanya bisa ditegakkan dengan menggunakan instrumen struktural melalui aturan, tetapi harus ada intervensi secara kultural jangka panjang.
“Secara kultural anak seharusnya tidak semata dianggap sebagai objek yang dapat dibentuk dan diarahkan, tetapi harus mulai juga bahwa anak adalah subjek yang memiliki kehendak dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar sesuai aturan yang sudah dibuat, baik ditingkat nasional maupun internasional seperti dalam konvensi hak anak,” ungkapnya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Jum’at (12/7).
Melihat banyaknya orang terdekat para korban yang menjadi pelaku kekerasan, Rissalwan menurunkan praktik kekerasan yang terjadi kepada anak juga merefleksikan relasi kuasa yang tidak terkendali. Menurutnya, dari perspektif struktur sosial, tidak ada pola yang membatasi relasi kuasa yang wajar.
Baca juga : Anak Perempuan 6 Kali Lipat Lebih Rentan Terkena Kasus Kekerasan Seksual dan Fisik
“Dalam kasus kekerasan orang tua pada anak, batasan tersebut seharusnya ada pada nilai-nilai, agama atau kasih sayang, tapi karena kerasnya persaingan sumber penghidupan akibatnya orang tua kehilangan atau lupa dengan norma agama dan nilai kasih sayang,” ujarnya.
Selain itu, Rissalwan menjelaskan bahwa korban kekerasan terhadap anak juga didominasi oleh teman sebaya. Dijelaskan bahwa hal ini disebabkan karena adanya faktor trauma, budaya hingga faktor kesamaan minat yang menjadi luntur hingga konflik.
“Sementara dalam kasus kekerasan teman sebaya, relasi kuasa terbangun oleh dominant social circle. Faktor kesamaan minat dan pengalaman dapat memicu keberadaan circle pelaku kekerasan ini, seperti misalnya trauma kejiwaan, faktor budaya keluarga, dan sebagainya,” katanya.
Pakar sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Bagong Suyanto mengatakan bahwa anak perempuan lebih rawan menjadi korban tindak kekerasan karena secara kultural masih dianggap lemah. Dijelaskan bahwa ideologi patriarki juga kerap kali menempatkan anak perempuan cenderung menjadi objek dan diabaikan.
“Sudah seharusnya tugas negara melindungi, tapi perlu kerjasama dan dukungan dari komunitas di tingkat lokal. Kekerasan di ranah daring juga membutuhkan strategi penguatan literasi orang tua dan anak itu sendiri. Maraknya kekerasan seksual di ranah daring yang memakan korban anak perempuan ini disebabkan karena konstruksi yang salah dalam memahami hak anak,” ujarnya. (Dev/Z-7)
Orangtua diimbau untuk tidak membawa anak ke tempat yang terlalu padat guna meminimalisir risiko infeksi.
Kunci utama keberhasilan aturan pembatasan gawai bukan hanya pada larangan, melainkan pada keteladanan orangtua sebagai role model.
Keistimewaan yang didapat oleh anak sulung perempuan sering kali muncul dalam bentuk pemberian otonomi yang lebih besar.
Orangtua didorong untuk menciptakan proyek sederhana di rumah, seperti membuat karya tulis atau pengamatan alam di sekitar rumah untuk memicu rasa ingin tahu.
Salah satu indikator utama seorang anak telah mencapai tahap adiksi adalah kehilangan kontrol diri yang akut.
Kunci pembeda utama antara stunting dan stunted terletak pada penyebab dan asupan nutrisi sang anak.
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
Jika langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat sejak dini, jumlah kasus kanker diprediksi akan meningkat hingga 70% pada 2050.
PROFESI dokter sejak awal berdiri bukanlah profesi ekonomi. Ia bukan lahir dari logika pasar, tetapi dari etika pertolongan.
Intervensi dengan PKMK membantu mempercepat perbaikan berat badan dan tinggi badan anak.
Presiden Prabowo Subianto tengah memperkuat pola kekuasaan berbasis militerisasi dan resentralisasi negara melalui kebijakan ekspansi pertahanan dan intervensi militer di ruang sipil.
KPK masih melakukan pemeriksaan saksi untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved