Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bukan dikarenakan adanya praperadilan yang diajukan. Upaya paksa itu merupakan keputusan penyidik untuk menyelesaikan perkara.
“Berkaitan dengan masalah proses praperadilan, apakah jadi pertimbangan (penahanan) dan lain-lain, tidak,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (21/2).
Setyo mengatakan, pimpinan KPK tidak mengintervensi penyidik dalam penahanan Hasto. Dia meyakini tim yang menangani perkara politikus itu meyakini bukti yang ada dalam kasusnya sudah cukup untuk dibawa ke persidangan.
“Penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka, di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan,” tegas Setyo.
KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Dia terjerat kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
“Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2).
Iskandar mengatakan, uang dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu.
“Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan uang operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta Harun’,” ucap Iskandar.
Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah yang juga mengurusi suap proses PAW Harun ini. (Can/P-2)
Siapa saja mereka sebenarnya? Kapan Hasto akan 'meledakkannya'?
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menyesal dan bersedih atas keputusan FIFA yang membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
PDIP membela dua kadernya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster terkait polemik penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.
PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung cara bicara Anies Baswedan yang dinilai menarik ketika ditanya peluang mendukung Anies di Pilgub Jakarta.
FIFA dan AFC harus campur tangan karena itu keputusan buruk yang berdampak serius pada kehidupan dan karier sekitar 700 pesepak bola profesional di Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono-Rano jadi pemenang Pilkada Jakarta
KEPOLISIAN dinilai penuh kehati-hatian dalam penanganan kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, bekas pegawai Ditjen Pajak
Polda Metro Jaya membantah ada intervensi dalam penanganan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Si Kembar.
apabila intervensi dilakukan langsung pada anak stunting maka diperlukan biaya besar dan belum tentu anak yang diintervensi tingkat kepulihannya bisa kembali.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved