Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan bahwa setiap tahunnya, anak perempuan paling sering menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun seksual, daring ataupun luring.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak perempuan jauh lebih banyak dibandingkan anak laki-laki, hal itu disebabkan lantaran anak perempuan jauh lebih rentan dan sulit melawan saat kekerasan terjadi.
“Dari data SIMPONI PPPA angka pelaporan kekerasan anak angkanya meningkat. Misalnya dari tahun 2019 sampai pertengah 2024 ini, laporan kekerasan pada anak mayoritas terjadi pada anak perempuan, mereka sering menjadi korban dari anak laki-laki,” jelasnya kepada Media Indonesia pada Jum’at (12/7).
Baca juga : Pentingnya Intervensi Dana Desa untuk Turunkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Data laporan PPPA terkait kasus kekerasan pada anak sampai dengan Juli 2024 ini, kasus kekerasan mencapai 12.541 kasus dengan rincian 2.691 korban anak laki-laki dan 10.894 korban anak perempuan. PPPA memprediksi angka laporan tersebut bisa melampaui angka di atas 20 ribu kasus atau jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
“Potensi angka pelaporan di akhir tahun ini bisa melampaui diatas 20 ribuan, dan angka pelaporan ini disinyalir tidak lebih dari 5% dari kasus kekerasan yang ada di masyarakat. Pelaporan kasus kekerasan pada anak seperti fenomena gunung es,” tuturnya.
Selain itu, Nahar mengungkapkan bahwa dari jenis kekerasannya, anak perempuan lebih sering mengalami jenis kekerasan seksual, baik kontak secara luring maupun non kontak secara daring.
Baca juga : Kementerian PPPA Kawal Kasus Tindak Kekerasan Seksual Pada Siswa di Pariaman Sumatera Barat
“Anak perempuan lebih banyak menjadi korban karena anak perempuan memiliki kerentanan lebih dari anak laki-laki. Kalau anak laki-laki bisa menolak atau melawan, tapi anak perempuan relatif lebih mengikuti apa yang dimau pelaku,” imbuhnya.
Menurut Nahar, tindak kekerasan berbasis elektronik menjadi bagian dari tingginya kekerasan terhadap anak khususnya perempuan. Misalnya 18 ribu kasus yang terdata pada 2023, sebanyak 4% korban ialah anak perempuan dan 2% adalah anak laki-laki.
“Biasanya laporan yang masuk ke lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah menunjukan data kekerasan non kontak kepada anak juga didominasi oleh perempuan sekitar 4% dan anak laki-lami sekitar 2%. Jadi anak perempuan 2 kali lipat lebih beresiko mengalami kekerasan di ranah daring daripada anak laki-laki,” jelasnya.
Nahar menegaskan bahwa penting bagi semua pihak untuk mencegah anak menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual, khususnya antara orang tua dan lingkup pendidikan karena kekerasan kerap kali terjadi di sekolah dan keluarga.
“Orang tua maupun sekolah perlu memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada anak-anak sejak dini sesuai usia tumbuh kembang anak. Dengan kerja sama antara orang tua dan sekolah, kita dapat bersama-sama mencegah anak-anak terlibat dalam kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu,” katanya. (Dev/Z-7)
Fokus entitas adalah pada pemberdayaan, baik melalui peningkatan kemampuan komunikasi strategis maupun melalui dukungan emosional dan edukasi bagi perempuan.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran perempuan sebagai bagian dari langkah strategis pelestarian budaya nasional.
Perempuan pascamenopause menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari penurunan kepadatan tulang hingga melemahnya sistem imun.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, meraih penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi dan UMKM.
Kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan perempuan Indonesia.
Dinas terus berkoordinasi dengan lintas instansi untuk memastikan ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh warga hingga tingkat kelurahan.
Tidak ada zona tertentu yang bisa dikategorikan rawan secara absolut karena potensi kekerasan dapat terjadi di mana saja.
Ia menjelaskan, koordinasi melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum.
Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Rukun dengan Teman yang merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto
Direktur Senior Amnesty International untuk Riset, Advokasi, Kebijakan, dan Kampanye, Erika Guevara-Rosas mengecam keras pola penindakan yang dinilai sistemik tersebut.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved